Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama telah ditetapkan akan dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Penegasan ini disampaikan Gus Ipul di sela-sela kehadirannya dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, yang diselenggarakan di kantor PCNU setempat pada Minggu, 3 Mei 2026. Keterangan tertulis yang diterima media mengonfirmasi jadwal krusial ini, menunjukkan keseriusan PBNU dalam menyambut agenda akbar organisasi tersebut.
Menurut Gus Ipul, yang juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Panitia Muktamar NU, penetapan waktu ini merupakan hasil keputusan mutlak dari rapat pleno PBNU. Dalam rapat tersebut, secara tegas diinstruksikan agar Muktamar diselenggarakan paling lambat pada bulan Agustus 2026. Ia menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Muktamar pada bulan Agustus adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lebih lanjut, arahan untuk mempercepat proses Muktamar ini juga datang langsung dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Rais Aam secara spesifik mengamanatkan agar Muktamar dapat terlaksana pada permulaan bulan Agustus. Penegasan dari sosok pimpinan tertinggi struktural dan syuriyah NU ini memberikan bobot dan urgensi yang besar terhadap seluruh persiapan yang sedang berjalan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh tahapan persiapan menuju Muktamar terus dimatangkan secara intensif. Panitia pelaksana Muktamar telah berhasil dibentuk dan kini tengah bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara. Selain itu, kesiapan para peserta, baik dari tingkat cabang (PCNU) maupun wilayah (PWNU), juga telah terdata dan dipastikan dalam kondisi siap. Hal ini menjadi indikator penting bahwa struktur organisasi di berbagai tingkatan telah bersiap untuk mengambil bagian dalam permusyawaratan tertinggi NU tersebut.
Dalam konteks administratif, Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh Surat Keputusan (SK) kepengurusan PCNU maupun PWNU yang telah memenuhi persyaratan administrasi telah rampung ditandatangani. Ia memastikan bahwa proses penandatanganan SK-SK tersebut akan diselesaikan sepenuhnya pada bulan ini, sehingga tidak ada hambatan administratif yang dapat mengganggu partisipasi pengurus dalam Muktamar. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan legalitas dan keabsahan perwakilan yang akan hadir.
Sebelum puncak Muktamar, PBNU juga telah merencanakan untuk mengadakan dua agenda penting lainnya, yakni Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes). Gus Ipul menyampaikan bahwa kedua pertemuan tingkat nasional ini akan digelar paling lambat satu bulan sebelum Muktamar, yaitu sekitar bulan Juli 2026. Seperti halnya Muktamar, panitia untuk Munas dan Konbes juga telah terbentuk dan tersusun dengan rapi, tinggal menunggu pengesahan resmi berupa SK dari PBNU. Keberadaan Munas dan Konbes ini menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam Muktamar nantinya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya menjalankan seluruh proses organisasi di Nahdlatul Ulama dengan landasan kejujuran, keikhlasan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa mengurus NU bukan sekadar persoalan perebutan jabatan atau kepentingan pribadi semata, melainkan sebuah jalan spiritual untuk mencari keberkahan. Apabila ada pihak yang "bermain-main" atau tidak mengindahkan prinsip-prinsip tersebut, ia khawatir keberkahan akan sirna dan segala urusan organisasi akan menjadi semakin sulit dan rumit.
Gus Ipul kemudian mengajak seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga ranting, untuk senantiasa menjaga niat tulus, memperkuat semangat kebersamaan, dan mengikuti setiap tahapan organisasi dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan bahwa kebesaran Nahdlatul Ulama saat ini adalah buah dari keikhlasan para kiai, para masyayikh, dan seluruh pengurus yang telah berjuang tanpa pamrih. Oleh karena itu, ia menyerukan agar seluruh elemen NU bersama-sama menjaga marwah organisasi ini dengan cara yang benar, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab.
Menanggapi potensi munculnya informasi yang tidak benar, Gus Ipul turut meminta kepada seluruh warga Nahdliyin dan para pengurus agar tidak mudah terprovokasi atau mempercayai berita bohong terkait proses penandatanganan SK kepengurusan. Ia secara tegas menampik tudingan yang menyebut dirinya enggan menandatangani SK. Gus Ipul menjelaskan bahwa ia hanya menolak menandatangani SK yang tidak memenuhi syarat administratif atau regulasi organisasi. Sebaliknya, semua SK yang telah memenuhi persyaratan telah ia tandatangani. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukti tertulis mengenai proses penandatanganan SK ini juga telah ia laporkan secara lengkap dalam rapat gabungan PBNU. Penjelasan ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan menjaga kondusifitas internal menjelang agenda-agenda penting organisasi.
