Jakarta – Realitas pahit masih membayangi potret pendidikan Indonesia, di mana lebih dari empat juta anak berusia antara tujuh hingga delapan belas tahun dilaporkan tidak menempuh pendidikan formal, putus sekolah, atau berada dalam kondisi rentan putus sekolah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa sejumlah besar anak-anak masih belum tersentuh layanan pendidikan, dengan kecenderungan angka putus sekolah yang meningkat seiring jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah besar dalam sistem yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif.
Menyikapi urgensi tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk hadir dan mengintervensi secara menyeluruh, bahkan hingga ke unit keluarga terkecil. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang bertepatan dengan forum Belajaraya bertema ‘Merayakan #KerjaBarengan untuk Ekosistem Pendidikan’ di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu, 2 Mei 2026. Ia menyoroti pentingnya semangat gotong royong sebagai fondasi utama dalam setiap upaya penanganan.
Dalam sesi diskusi publik bertajuk ‘Gotong Royong untuk Sekolah dan Madrasah: Kebijakan dan Aspirasi Komunitas’, Gus Ipul secara spesifik menguraikan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang sebagai langkah strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan dan ketidakmerataan akses pendidikan.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa inisiatif Sekolah Rakyat ini merupakan bagian integral dari strategi makro pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ia menekankan bahwa pendekatan yang diambil tidak hanya terfokus pada pendidikan anak-anak semata, melainkan juga melibatkan intervensi pada level keluarga secara keseluruhan. Harapannya, ketika anak-anak berhasil menyelesaikan pendidikan mereka melalui program ini, status sosial-ekonomi keluarga mereka pun akan turut meningkat, atau ‘naik kelas’ seperti yang diungkapkannya. Pendekatan holistik berbasis keluarga ini, menurut Gus Ipul, adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu akar permasalahan kompleks dalam dunia pendidikan.
Gus Ipul juga menyoroti keberadaan jutaan anak yang luput dari pantauan sistem pendidikan formal, yang ia sebut sebagai ‘invisible people’ atau individu yang tidak terlihat. Ia menjelaskan bahwa anak-anak ini mungkin berada di sekitar kita, namun sayangnya belum terjangkau oleh berbagai program atau kebijakan pemerintah yang ada. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai katalisator untuk mengangkat lapisan masyarakat paling bawah, dengan tujuan utama mempersempit kesenjangan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Ia mengakui bahwa standar pendidikan yang ideal memang tinggi, namun ia meyakini bahwa dengan semangat gotong royong, semua lapisan masyarakat dapat mencapai standar tersebut. Sekolah Rakyat, dalam konteks ini, berperan sebagai instrumen vital untuk mendorong peningkatan dari akar rumput.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga menggarisbawahi tantangan baru yang dihadapi sektor pendidikan di era teknologi digital saat ini. Meskipun generasi muda Indonesia merupakan ‘digital native’, yakni tumbuh besar dengan teknologi, masih terdapat disparitas signifikan dalam hal akses dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, ia menegaskan bahwa gotong royong menjadi sebuah keharusan, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini. Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak hanya berhenti di tingkat pusat, melainkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut memberikan pandangannya, menggarisbawahi bahwa kesuksesan dalam pembelajaran sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Ia menjelaskan bahwa hampir semua teori belajar menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung, termasuk lingkungan belajar yang bersih dan suasana sosial yang nyaman, adalah faktor krusial dalam menentukan keberhasilan seorang anak dalam menimba ilmu. Ia menambahkan bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk ‘feeling the gap’ atau mengisi kesenjangan yang belum terjangkau oleh sistem, dengan cara menghimpun dan menggerakkan kekuatan masyarakat. Menurutnya, gotong royong adalah DNA bangsa Indonesia, dan tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana menggerakkan serta menyatukan kekuatan kolektif tersebut.
Di sisi lain, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti urgensi revitalisasi madrasah dan penguatan pendidikan keagamaan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, madrasah dan pesantren telah memainkan peran yang sangat besar dalam mencetak generasi berkualitas serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di masyarakat. Ia bahkan menyatakan bahwa madrasah dan pesantren adalah institusi pendidikan yang paling nyata mengaktualisasikan nilai gotong royong. Dengan sebagian besar, sekitar 95 persen, dikelola secara swasta, lembaga-lembaga ini mampu bertahan dan berkembang berkat kekuatan serta dukungan tak henti dari komunitasnya.
Sinergi pandangan dari tiga kementerian ini mengukuhkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan yang mendalam, tidak hanya melalui kebijakan top-down, tetapi juga dengan memberdayakan komunitas dan keluarga, menjadikan gotong royong sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh anak bangsa.
