Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara tegas menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau perdamaian. Pendekatan restoratif (restorative justice) yang sering diterapkan dalam beberapa jenis kasus lain, dinilai tidak relevan untuk kejahatan serius ini. Sebaliknya, setiap insiden kekerasan seksual harus diproses secara hukum melalui sistem peradilan yang berlaku, demi menjamin keadilan bagi korban. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri PPPA, Arifah Fauzi, yang menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak korban dan memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum.
Penegasan ini bukan tanpa alasan. Kekerasan seksual, dengan segala dampaknya yang merusak fisik, psikis, dan sosial korban, memerlukan respons hukum yang tegas. Arifah Fauzi menjelaskan bahwa upaya damai atau penyelesaian di luar pengadilan berpotensi merugikan korban dan tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya setiap kasus kekerasan seksual untuk dibawa ke meja hijau, memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini adalah langkah krusial untuk memutus mata rantai impunitas dan memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak akan menoleransi kejahatan tersebut.
Pernyataan penting ini disampaikan Arifah usai menghadiri acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak. Inisiatif strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PPPA dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menandai dimulainya era baru dalam upaya penanganan kekerasan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menegaskan penolakan terhadap penyelesaian damai, tetapi juga menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi korban dalam mencari keadilan dan pemulihan.
Selama ini, salah satu persoalan mendasar yang kerap menjadi momok bagi korban kekerasan adalah sistem layanan yang tidak terintegrasi. Korban seringkali harus ‘dipingpong’ atau dialihkan dari satu instansi ke instansi lain saat mencoba melaporkan kasus atau mencari bantuan. Proses yang berbelit-belit ini tidak hanya memakan waktu dan energi, tetapi juga menimbulkan beban emosional yang berat. Bayangkan, seorang korban yang sudah trauma harus berulang kali menceritakan kisahnya di tempat yang berbeda, menghadapi birokrasi yang rumit, dan merasakan ketidakpastian dalam mendapatkan penanganan. Situasi ini, seperti diungkapkan Arifah, seringkali membuat korban merasa putus asa dan akhirnya enggan untuk melanjutkan pelaporan.
Akibat dari sistem yang terfragmentasi ini, tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangat rendah. Survei nasional menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terungkap dan dilaporkan ke pihak berwenang jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka kejadian sebenarnya di masyarakat. Banyak korban memilih diam karena takut akan proses yang panjang, stigma sosial, atau minimnya dukungan yang memadai. Kondisi ini menciptakan "gunung es" kekerasan seksual, di mana sebagian besar kasus tersembunyi di balik permukaan, tidak tersentuh hukum, dan pelaku bebas berkelihatan. Pemerintah menyadari bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan fundamental dalam cara layanan diberikan.
Merespons tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian PPPA menginisiasi program layanan terpadu yang diatur dalam sebuah Peraturan Presiden. Layanan ini dirancang sebagai "satu atap" (one-stop service) yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan korban dalam satu sistem komprehensif. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan birokrasi dan memastikan korban mendapatkan seluruh dukungan yang diperlukan tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan responsif bagi setiap korban yang mencari pertolongan.
Dalam kerangka layanan terpadu ini, korban kekerasan seksual diharapkan dapat mengakses berbagai fasilitas esensial secara efisien. Ini mencakup perlindungan keamanan, pendampingan hukum yang profesional, layanan kesehatan fisik dan mental, serta bantuan sosial yang mungkin dibutuhkan. Dengan adanya sistem terintegrasi, seorang korban tidak perlu lagi mendatangi kantor polisi untuk pelaporan, lalu ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis, kemudian ke lembaga bantuan hukum, dan selanjutnya ke dinas sosial. Semua kebutuhan tersebut kini dapat dipenuhi di satu lokasi terpadu, mengurangi kelelahan dan trauma tambahan yang kerap dialami korban akibat proses yang panjang dan tidak terkoordinasi. Harapannya, efisiensi ini akan mendorong lebih banyak korban untuk berani melapor dan menuntut hak-hak mereka.
Sebagai langkah awal, program pelayanan terpadu ini sedang diuji coba di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan Jakarta sebagai daerah percontohan didasarkan pada kompleksitas dan skala masalah yang mungkin dihadapi di ibu kota, yang dapat menjadi pembelajaran berharga sebelum implementasi lebih luas. Selama masa uji coba, pemerintah akan secara cermat mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Arifah Fauzi menyatakan optimisme bahwa melalui proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan ini, hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal. Keberhasilan program percontohan di Jakarta akan menjadi landasan bagi replikasi dan perluasan layanan serupa di seluruh daerah di Indonesia, menandai komitmen serius pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak.
This article was rewritten using AI technology based on information from news.detik.com without altering the facts of the original article.
