Setahun Kudeta Militer, Rakyat Sipil Myanmar Kini Angkat Senjata

ENSIPEDIA.ID, Kendal – Kudeta militer Myanmar atas pemerintahan negara telah genap 1 tahun pada 1 Februari kemarin. Insiden ini dimulai ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pimpinan pemerintahan lainnya ditahan oleh militer Myanmar. Selang beberapa jam, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan kekuasaan diambil alih oleh panglima tertinggi militer Min Aung Hlaing.

Latar Belakang Terjadinya Kudeta 

Junta Militer Myanmar terlihat sedang berlatih | detikNews

Sejak tahun 1962, kekuasaan Myanmar berada di tangan militernya. Berpuluh-puluh tahun kepala pemerintahan dipegang oleh angkatan bersenjata, hingga akhirnya pada tahun 1990, militer mengizinkan untuk diselenggarakan pemilihan umum bebas.

Proses demokratisasi berjalan dengan lancar, dan partai Suu Kyi berhasil memenangkan kursi pemerintahan. Namun, seolah membohongi rakyat, militer malah menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan justru menempatkan Aung San Suu Kyi, Peraih Hadiah Nobel Perdamaian sebagai tahanan rumah.

Pada tanggal 13 November 2010, Aung San Suu Kyi dicopot statusnya sebagai tahanan rumah dan militer Myanmar mengizinkannya untuk kembali aktif berpolitik. Saat bebas, sekitar 2000 massa pendukungnya bersorak gembira didepan rumah tokoh oposisi tersebut.

Sebelumnya, pada 7 November 2010, pemilu telah dilaksanakan dan dimenangkan oleh Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), sebuah partai dari Militer Myanmar dengan kemenangan telak 80% suara.

Namun, hasil dari pemilu itu dikritik oleh banyak pihak oposisi, termasuk Partai Liga Nasional untuk Demokrat yang mengatakan: “Kami memimpin pada awalnya tetapi USDP kemudian muncul dengan apa yang disebut suara di muka dan itu mengubah hasil sepenuhnya, jadi kami kalah.”

Tak hanya pihak oposisi, banyak tokoh-tokoh luar negeri juga mengecam tindakan itu. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon menyebut kondisi pemungutan suara tidak cukup inklusif, dan tidak transparan. Namun, tak ada tindakan lebih lanjut lagi sehingga kursi pemerintahan tetap jatuh di tangan partai yang menang.

Pemilu tahun 2015 adalah tahun pertama yang mencatat kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) oleh tokohnya Aung San Suu Kyi sehingga ia secara de facto menjadi Penasihat Negara Myanmar (setara dengan perdana menteri), sedangkan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berada di tangan Presiden Win Myint.

Pada 8 November 2020, Myanmar kembali menyelenggarakan pemilu. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kembali memenangkan 83 persen kursi parlemen.

Namun, seperti yang terjadi di tahun 1990 militer menolak hasil pemilu karena dinilai terdapat kecurangan. Kemudian, parlemen baru mendukung hasil pemilu dan menyetujui adanya pemerintahan berikutnya, yaitu masa pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Hembusan angin kudeta sudah terasa sejak saat itu. Militer memulai langkah awalnya dengan menggugat hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Agung dan mengancam akan bertindak atau mengerahkan tentara ke parlemen.

Langkah nekat akhirnya mereka lakukan, pada Senin tanggal 1 Februari 2020, Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, menteri-menteri, serta politikus lainnya ditangkap.

Kemudian, berita adanya kudeta disiarkan lewat televisi yang dikelola militer dengan pengumuman darurat nasional yang akan berlangsung selama satu tahun. Langkah militer yang lainnya yaitu mengambil alih infrastuktur negara, menghentikan siaran televisi dan radio, meniadakan jadwal penerbangan domestik dan internasional, serta memutuskan sementara akses internet dan telepon di kota-kota besar.

Rakyat Sipil Mulai Angkat Senjata 

Aksi unjuk rasa oleh masyarakat sipil Myanmar yang menolak adanya kudeta militer | Republika.com

Situasi di Myanmar kian rumit dengan tindak kekerasan yang semakin intens, serangan oposisi yang terkoordinir satu sama lain, mengubah pemberontakan menjadi perang saudara.

Dari yang awalnya sekadar demo, kini anak-anak muda mengambil peran dengan ikut melawan militer yang melakukan kudeta pada pemerintahan Myanmar. Kelompok pemantau konflik, Acled, menuturkan sekitar 12.000 orang, baik dari militer maupun rakyat sipil tewas sejak 1 Februari 2021, tetapi jumlah sebenarnya sulit untuk diverifikasi karena beberapa alasan.

Kekerasan yang intensif mulai menunjukkan peningkatan sejak Agustus 2021, terutama ketika pengunjuk rasa mulai angkat senjata. Dilansir dari BBC, Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa konflik Myanmar saat ini sudah bisa disebut sebagai perang saudara. Ia meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menekan kekerasan militer serta memulihkan kembali demokrasi.

Kekerasan dan peperangan yang terjadi di Myanmar seharusnya mendapat perhatian lebih dari internasional, karena dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas regional dan berpotensi menjadi seperti yang ada di Suriah.

Kelompok-kelompok Oposisi Mulai Menunjukkan Antusiasnya

Bendera Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang dibentuk 5 Mei 2021 | Wikipedia

Kelompok oposisi yang memerangi pasukan militer secara kolektif mulai dibentuk dan dikenal dengan nama Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF). Kelompok ini diprakarsai oleh orang-orang dari golongan dewasa dan muda.

Salah satu anggota PDF, Hera (nama asli disamarkan) yang baru saja lulus SMA ikut bergabung dengan kelompok anti-pemerintahan tersebut. Ia termotivasi mengikuti PDF setelah kematian seorang siswi bernama Mya Thwe Khaing saat berunjuk rasa pada Februari 2021.

Orang tua Hera mulanya khawatir terhadap keadaan sang anak ketika mengikuti pelatihan, tetapi akhirnya mengikhlaskan saat melihat keseriusan Hera.

“Mereka mengatakan kepada saya, ‘Kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, lakukan sampai akhir. Jangan menyerah di tengah jalan.’ Lalu saya berbicara dengan pelatih saya dan bergabung dengan revolusi lima hari setelah pelatihan,” kata Hera.

Selama beberapa dekade, golongan dewasa dan muda menikmati dengan adanya demokratisasi di negaranya, sehingga ketika kudeta terjadi mereka sangat marah. Pasukan PDF dilatih oleh milisi berbasis etnis di wilayah-wilayah perbatasan.

Anggota PDF berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari petani, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dokter hingga mahasiswa yang disatukan oleh tekad untuk mengembalikan demokrasi.

Seorang mantan pengusaha yang kini memimpin beberapa unit PDF mengatakan bahwa pertarungan sebenarnya tidak seimbang. Di mana PDF memulai perjuangannya dengan ketapel, sedangkan militer mempunyai basis-basis pertahanan senjata yang lengkap. Meskipun begitu, kini PDF mulai berusaha untuk merakit bom, hingga mengambil senapan-senapan.

PDF mulanya hanya berbentuk kelompok kecil, kini ia telah berubah menjadi kekuatan angkata senjata rakyat yang terorganisir, berani, dan penuh perjuangan.

PDF menduduki titik-titik kantor milik pemerintah, seperti kantor polisi serta pos-pos yang lengah dari pengawasan. Mereka mengambil senjata, kemudian mengebom sumber bisnis milik junta, seperti menara telekomunikasi dan bank.

Perundingan meja bundar tak akan menyelesaikan permasalahan saat ini, sehingga tak ada opsi lain selain melakukan pemberontakan demi masa depan negara.

Menurut rakyat Myanmar, militer telah membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah, menghancurkan mata pencaharian, harta benda rakyat, serta meneror mereka. Dunia pendidikan dan ekonomi mandeg ketika peperangan mulai berlangsung, terutama di kota-kota besar yang semula sepi tak ada perlawanan.

 

 

 

 

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai alam dan dunia secara fisik, flora fauna serta astronomi.

Latest articles