Hari Reformasi yang Dikorupsi

ENSIPEDIA.ID – Hari ini pada tanggal 21 Mei 2021, kita sedang merayakan Hari Reformasi yang ke-23 tahun setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Berbagai rentetan peristiwa pun terjadi pada tahun tersebut. Negara ini hampir terbumi-hanguskan oleh bangsa sendiri akibat konflik yang berkepanjangan. Bagaimana tidak, kediktatoran Soeharto dan rezim Orde Barunya menuai banyak sekali kecaman dari lapisan masyarakat yang sudah geram atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya.

Masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi dipicu oleh krisis moneter, brutalitas militer, pengintimidasian terhadap ras Tionghoa, Dwifungsi ABRI, tragedi Trisakti, insiden Semanggi 1 dan 2, praktik KKN, dan masih banyak lagi. Rangkaian peristiwa di atas tentu saja sangat membekas sampai sekarang. Beruntungnya, puncak dari rentetan pemandangan mengerikan kala itu telah berakhir tatkala Soeharto menyatakan kemunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan sekaligus tumbangnya jeratan Orde Baru selama 32 tahun lamanya menduduki negeri ini.

Selepas itu, katanya era Reformasi telah dimulai, tetapi apakah betul demikian? Mari kita bahas bersama-sama.

Sebetulnya, banyak sekali fenomena yang terindikasi mengkhianati esensi dari reformasi itu sendiri. Kali ini, saya akan menyinggung puncak dari degradasi reformasi yang terjadi pada tahun 2019 dan dikenal sebagai “Reformasi Dikorupsi”.

Dicetuskannya aksi Reformasi Dikorupsi tentunya bukan tanpa sebab yang jelas, melainkan karena dari pihak eksekutif-legislatif telah mencanangkan dua produk prematur yang kontroversial sehingga menimbulkan pengecaman di kalangan masyarakat banyak. Kedua produk prematur hasil perselingkuhan eksekutif-legislatif tersebut adalah perevisian UU KPK dan KUHP yang disinyalir dapat melemahkan KPK serta pengkriminalisasian terhadap seseorang akibat pasal-pasal karet di dalamnya yang rentan. Hal inilah yang menjadi titik awal dari munculnya kembali tuntutan-tuntutan reformasi yang telah lama tidak digaungkan.

Jika dirasa-rasa, isu Neo-Orba yang banyak bertebaran di ruang-ruang dialektis pun bisa menjadi titik fokus kita. Apakah betul eksistensi Orba telah lenyap sepenuhnya atau malah masih meninggalkan peninggalan-peninggalan yang tidak bisa dihapus oleh rezim-rezim setelahnya?

Mosi Tidak Percaya pun terpaksa dilayangkan oleh masyarakat yang kecewa terhadap ketulian mendadak parlemen karena tidak menggubris aspirasi masyarakat perihal perevisian UU KPK dan KUHP.

Reformasi Dikorupsi bukan hanya sebatas aksi demonstrasi saja, melainkan tanda bahaya yang otomatis aktif ketika penyelenggara negara gagal dalam menjalankan tugasnya. Para instrumen negara pun ikut terlibat aktif dalam menambah catatan kegagalan negara dalam menjamin keselamatan hak-hak warga negaranya. Seolah-olah salah satu cita-cita reformasi, yakni menjamin hak-hak demokratis warganya dalam bersuara malah dibungkam begitu saja.

Militerisme di Papua, maraknya pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi sialan, kriminalisasi aktivis, represifitas aparat terhadap massa, dan sejumlah alasan lainnya mengapa tagar #ReformasiDikorupsi dipopulerkan pun memperkuat bukti bahwa selama 23 tahun reformasi berlangsung di setiap rezimnya, tidak menutup kemungkinan peninggalan-peninggalan jahat di masa sebelum reformasi masih bertengger dalam pundi-pundi hierarki kekuasaan yang didominasi oleh mata rantai tertinggi, yakni pemerintahan.

Mikhael
an ordinary guy who wants to live as a human being.

Latest articles