Tren Kampus Obral Gelar Doktor Honoris Causa, Kebebasan Akademik Terancam?

ENSIPEDIA.ID, Jember – Beberapa tahun ini pemberian gelar doktor honoris causa dari perguruan tinggi marak terjadi. Mirisnya lagi, gelar tersebut bukan diberikan kepada orang yang telah menghabiskan sebagian hidupnya di bidang akademik, melainkan diberikan kepada pejabat publik hingga mantan koruptor.

Pemberian gelar honoris causa yang tidak tepat ini membuat gelar tersebut seakan-seakan memiliki nilai yang rendah sehingga dapat diobral kepada pejabat publik. Pemberian ini juga dinilai akan mengancam kebebasan akademik.

Pada bulan Februari tahun lalu, Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan gelar doktor kepada mantan ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid. Nurdin mendapatkan gelar kehormatan pada bidang Industri Olahraga Berbasis Koperasi Multi-Pihak karena dinilai telah berjasa dalam memajukan persepakbolaan Indonesia.

Pemberian gelar kepada Nurdin Halid tersebut menuai berbagai kritikan dari banyak pihak, termasuk dari mahasiswa Unnes itu sendiri. Mahasiswa Unnes menggelar aksi demo karena menilai bahwa Nurdin Halid tidak layak mendapatkan gelar kehormatan jika dilihat berdasarkan jejak karirnya yang pernah terjerat kasus korupsi dan dikenal sebagai sosok kontroversial selama memimpin PSSI.

Pada tahun ini, Universitas Brawijaya memberikan gelar doktor honoris causa kepada dua politisi sekaligus, yaitu Siti Nurbaya Bakar yang merupakan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepada ketua partai Nasdem, Surya Paloh.

Siti Nurbaya Bakar mendapatkan gelar kehormatan dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada 25 Juni 2022 lalu, sedangkan Surya Paloh mendapatkan gelar kehormatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 25 Juli 2022. Uniknya, jarak pemberian gelar di antara keduanya hanya satu bulan saja dan berasal dari satu partai yang sama

Pemberian gelar honoris causa kepada politisi sudah sering terjadi di Perguruan Tinggi Indonesia, sebut saja Megawati Soekarnoputri yang diberikan gelar kehormatan oleh IPDN Jatinangor (2018), Puan Maharani yang diberikan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2020), hingga Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah mendapatkan gelar tersebut.

Direktur Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS), Reni Suwarso pun menyesalkan fenomena diobralnya gelar honoris causa kepada para pejabat dan menuding adanya praktik jual beli gelar yang membuat tata kelola kampus seperti struktur korporat, bukan struktur akademik. “Hal ini merupakan ancaman bagi kebebasan akademik,” tuturnya, seperti dilansir dari Tempo.

Dosen FISIP UI ini juga menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena terdapat aktor-aktor di dalamnya. Kelompok ini biasanya berasal dari pejabat pemerintah yang menginginkan gelar kehormatan untuk meningkatkan posisi ataupun gengsinya dalam masyarakat.

“Bagaimana itu bisa terjadi? Di sinilah peran aktor kedua. Ternyata di dalam kampus ada kelompok oportunis pragmatis, yang menjual kampus demi ambisi untuk menambah jaringan, ingin mempunyai akses terhadap proyek-proyek atau pun ingin menjadi pejabat,” tuturnya.

Menurut Mudzakkir. dkk (2020) dalam jurnal The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education 2000-2020 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi lebih tertarik memberikan gelar honoris causa kepada pejabat publik dan/atau politisi ketimbang akademisi.

Penerimaan gelar kehormatan selama 20 tahun (2000-2020) di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahwa mencapai 100 orang. Namun, dari 100 orang tersebut hanya 28 orang yang merupakan seorang akademisi, sisanya berasal dari politisi.

Pemberian gelar kehormatan di lingkungan perguruan tinggi Indonesia menjadi persoalan yang pelik karena telah dicampur dengan “bumbu-bumbu” politik di dalamnya sehingga tidak menjadi gelar tersebut sebagai sebuah keistimewaan karena mudah untuk didapatkan oleh orang yang tidak berjasa dalam bidang akademik sekalipun.

 

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles