ENSIPEDIA ID – Berawal dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rektor Universitas Lampung (UNILA) terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru, banyak pihak kemudian mempertanyakan proses penerimaan mahasiswa yang rawan disalahgunakan. Jalur yang paling berpotensi menjadi sarang penyuapan adalah jalur mandiri.
Menurut pengamat pendidikan, Ina Liem menyatakan bahwa jalur terawan untuk disalahgunakan tentunya jalur SMMPTN dibandingkan dengan SNMPTN atau SBMPTN.
“Sebetulnya tiap jalur rawan korupsi, termasuk SNMPTN dan SBMPTN. Tapi jalur mandiri memang paling rawan,” ungkap CEO Jurusanku.com itu saat ditemui oleh Media Indonesia.
Potensi korupsi dari jalur ini disebabkan oleh daya saing masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang sangat ketat. Dengan peminat yang sangat tinggi serta berbanding terbalik dengan kuota terbatas yang disediakan oleh kampus. Dengan tingkat persaingan yang tinggi, orang tua atau mahasiswa itu sendiri tentunya akan menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan keinginan mereka. Maka dari itu, jalan akan ditempuh ialah dengan melakukan tindak penyuapan.
Berbeda dengan jalur seleksi lain seperti SNMPTN dan SBMPTN yang menggunakan nilai rapor atau nilai tes serta dilakukan secara nasional oleh LTMPT, jalur SMMPTN lebih bisa diatur oleh perguruan tinggi itu sendiri. Belum lagi dengan kebijakan membayar uang pangkal yang menjadi jalan pertimbangan dalam masuk ke PTN.
Seperti pemisalan yang diberikan oleh Liem terkait dengan potensi penyuapan dalam program studi kedokteran.
“Bukan rahasia lagi para orang tua bersaing ratusan juta untuk bisa diterima, hingga di masyarakat sudah beredar pasarannya berapa. Yang nilai tesnya lebih rendah menawar 600 juta (rupiah) bisa diterima dibanding yang menawr 250 juta (rupiah) tapi nilai tes lebih tinggi,” tutur Liem.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyarankan agar jalur mandiri di PTN dihapuskan saja. Ia beralasan bahwa penerimaan mahasiswa melalui seleksi mandiri terkesan tidak akuntabel dan transparan.
“Jalur mandiri harus dikembalikan ke tujuan yang sebenar-benarnya , tujuan afirmasi. Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan tes seleksi resmi, gelombang I, II, dan III dengan biaya semester progresif, jadi jelas terukur. Sehingga tidak terjadi lobby-lobby bawah tangan,” ungkap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Hal senada dinyatakan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman yang menilai bahwa jalur mandiri sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Jalur mandiri juga memperbesar bibit-bibit korupsi dalam hal penyuapan mahasiswa kepada pihak kampus.
“Jalur PTN seharusnya tidak ada model seperti itu. Semestinya tetap melalui jalur ujian penuh atau jalur prestasi. Jadi, harus dihapuskan jalur mandiri itu,” tegasnya.