Hilangnya Kepercayaan Terhadap Lingkungan Pendidikan Akibat Maraknya Kekerasan Seksual

ENSIPEDIA.ID, Sukabumi — Dunia pendidikan merupakan satu-satunya wadah bagi orang-orang yang ingin mengembangkan diri dan menyalurkan minat atau bakatnya. Instansi dan lembaga pendidikan formal atau non-formal yang memiliki kewajiban dalam mengakomodasi dan memfasilitasi para pendidik atau terdidik di lingkungan pendidikan pun harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Tetapi, tak ayal, pemenuhan kebutuhan pendidikan kita sekarang belum sampai sana. Terlebih lagi sekarang dunia pendidikan kita sedang terpuruk akibat pandemi yang sudah bersemayam di negara Indonesia selama dua tahun lebih ini.

Namun, tak hanya itu, masih banyak kerusakan dan kemunduran yang dialami oleh dunia pendidikan kita, salah satunya adalah mulai marak kembali ke permukaan beberapa kasus terkait pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan, selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 laporan masuk. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, tetapi kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini tidak lantas dianggap sebagai pemulihan semata, melainkan kita juga harus melihat sisi lainnya, yakni potensi korban yang tidak melapor akibat kejadian traumatis lebih banyak dari yang tercatat.

Beberapa bulan yang lalu, masih hangat dan membekas di pikiran kita terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang kasusnya diusut sampai tuntas. Ada juga yang kasusnya diberhentikan di pertengahan jalan dengan dalih “menjaga nama baik universitas”. Dan, lebih parah lagi, pengglorifikasian terhadap pelaku karena dirinya memiliki jabatan dan minimnya pendampingan serta pemenuhan hak-hak korban yang mengindikasikan fenomena seperti ini tidak bisa ditangani secara berkeadilan dan berpihak kepada korban terdampak. Ironis, bukan? Maka dari itu, perlu adanya tindakan penghapusan glorifikasi terhadap pelaku kekerasan seksual yang kerap kali membuat mereka seperti kebal dari hukum dan sanksi sosial.

Meskipun pemerintah cepat dan tanggap dalam merespons kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini dengan mencetuskan sekaligus memberlakukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, regulasi tesebut harus diiringi dengan pengawasan di lapangan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh elemen yang berada di sektor pendidikan.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait persoalan dewasa ini. Apakah kita tahu, apa arti dari kekerasan seksual yang dimaksud? Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melecehkan, menghina, bahkan melakukan kontak fisik terhadap tubuh orang lain secara paksa. Kekerasan seksual ini terbagi menjadi dua jenis, ada yang secara verbal dan fisik. Biasanya bentuk pelecehan yang sering dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan sentuhan fisik tanpa dihendaki oleh korban. Ada juga yang berupa godaan-godaan dengan melakukan siulan/lontaran kata-kata tak pantas (Catcalling) serta menunjukkan ekspresi mesum yang tidak layak diperlihatkan. Belum lagi jikalau sudah menginjak taraf yang lebih parah, yakni pemerkosaan. Tentu saja dengan adanya perlakuan ini, korban tidak akan hanya mendapatkan efek kekerasan secara fisik saja, melainkan psikisnya pun akan terganggu, bahkan sering kali tak sedikit korban kekerasan seksual yang mendapatkan pemulihan psikis akibat kejadian traumatiknya dalam waktu yang lama. Dan, hal inilah masa yang sulit bagi korban dan perlu adanya pendampingan khusus secara intensif agar korban bisa menumbuhkan harapannya kembali untuk hidup seperti biasanya.

Kemudian, kasus kekerasan seksual kerap kali menuai kontroversi di masyarakat. Bagaimana tidak, masyarakat masih saja menggunakan pemikiran kolotnya dalam memandang persoalan pelik ini secara subyektif. Mereka malah menyalahkan korban atas dasar mengenakan pakaian terbuka dan mengundang nafsu. Mengutip survei dari Koalisi Ruang Publik Aman tentang faktor-faktor pelecehan seksual, terkhususnya kepada perempuan, KRPA menyatakan bahwa tak ada kaitannya antara pelecehan seksual dengan pakaian yang dikenakan oleh korban. Bahkan, perempuan yang pakaiannya sudah tertutup pun tak luput dari jeratan kasus ini. Artinya, yang perlu digarisbawahi adalah hasrat liar dari pelaku yang menjadi penyebab utama mengapa kasus kekerasan seksual ini masih langgeng di negara kita.

Rasa-rasanya, perlu adanya sebuah regulasi yang memperkuat regulasi sebelumnya mengenai seputar kekerasan seksual ini. Dan, seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu, Rancangan Undang-Undang Tindakan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disahkan oleh lembaga legislatif. Hal ini tentunya menjadi momen kemenangan bagi masyarakat yang senantiasa selalu menyuarakan pemenuhan hak-hak korban dan penindakan terhadap para pelaku kekerasan seksual. Besar harapannya, dengan diberlakukannya regulasi ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku, dan tentunya memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terhadap korban.

Terlepas dari itu semua, meskipun segala bentuk pencegahan dan perlindungan mengenai kekerasan seksual ini telah dicetuskan sekaligus diterapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat rentan dan terdampak masih was-was akan persoalan ini. Terlebih lagi, di lingkungan pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada para elemen terdidik dan pendidik. Kepercayaan mereka terhadap ruang mengampu ilmu menjadi berkurang akibat maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan yang hakikatnya diisi oleh para akademisi yang seharusnya kejadian-kejadian amoral dan melanggar norma seperti kasus di atas patut untuk dipertanyakan dan dipersoalkan. Alhasil, fenomena ini pun menjadi faktor kecacatan fungsi edukasi yang sangat disayangkan sekaligus dikecam oleh masyarakat luas. Bagaimana tidak, ruang akademis yang diisi oleh para intelektual berubah menjadi tempat bersemayamnya predator seksual yang menodai sekaligus menciderai nilai-nilai pendidikan yang luhur dan mulia.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya berbagai kebijakan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dicanangkan oleh pemerintah dan aksi solidaritas oleh berbagai elemen masyarakat mengenai pengecaman terhadap pelaku, juga perlindungan terhadap korban bisa menjadi refleksi bersama bahwasanya perbuatan terkutuk di atas tidak bisa dibenarkan dalam aspek manapun sehingga ke depannya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, terutama di lingkungan pendidikan. Sebab, mengingat esensi dunia pendidikan itu sendiri yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman serta menyenangkan sehingga bisa menciptakan suasana sekaligus nuansa yang hidup dan bahagia tanpa merasa tertekan atau terancam atas pendidikan itu sendiri.

Mudah-mudahan dengan adanya tulisan ini dapat menumbuhkan sekaligus meningkatkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap isu-isu kekerasan seksual, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.

Sekian.

Referensi:

Fatura, F. N. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 8(3), 238–244.

Indonesia, K. N. P. (2017). Bentuk Kekerasan Seksual. Occupational Medicine, 53(4), 130.

Komisi   Nasional   Perempuan.    (2020). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. Https://Komnasperempuan.Go.Id/, 1–https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Le mbar Fakta KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (27 Oktober 2020).pdf

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual,Kekerasan Siber,Perkawinan Anak,Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling, 138(9), 1689–1699.

Neoh, G., & Oktavianti, R. (2021). Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual. Koneksi, 5(1), 139. https://doi.org/10.24912/kn.v5i1.10201

Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 1(2), 145–154. https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668

Mikhael
an ordinary guy who wants to live as a human being.

Latest articles