Rumitnya Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Sah Menurut Hukum Positif?

ENSIPEDIA.ID – Pernikahan beda agama sudah menjadi polemik sejak dahulu. Walaupun banyak ditentang oleh berbagai pihak, praktik ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pernikahan beda agama sering kali kita dengar dilakukan oleh kalangan public figure. Sebut saja pernikahan antara Jamal Mirdad dan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dan Ira Wibowo, atau Deddy Corbuzier dan Kalina. Walaupun hubungan mereka ada yang kandas di tengah jalan, pengaruh mereka dalam pernikahan beda agama masih sangat kuat diingatan masyarakat.

Praktik yang baru-baru ini terjadi ialah pernikahan beda agama antara Ayu Kartika Dewi, Staf Khusus Presiden Jokowi yang beragama Islam dan Gerald Bastian, co-founder channel Edukasi Kok-Bisa yang beragama Katolik.

Pertanyaan mendasar dari bahasan ini, apakah pernikahan beda agama sah menurut hukum positif Indonesia?

Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Aturan yang mengatur pernikahan beda agama terdapat di UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan aturan ini, sah tidaknya suatu pernikahan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Untuk yang beragama Islam, pernikahan harus tercatat pada Kantor Urusan Agama. Sedangnya untuk agama lain, pernikahan harus tercatat pada Pencatatan Sipil.

Melalui pasal ini, tidak dinyatakan secara tegas terkait sah atau tidak sahnya suatu pernikahan beda agama. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum dalam praktik nikah beda agama.

Karena dikembalikan ke hukum agama masing-masing, maka dari itu pernikahan beda agama harus ditinjau dari perspektif agama.

Pernikahan Beda Agama Menurut Agama

Dalam Islam sendiri, pernikahan beda agama dilarang dan diharamkan. Hal ini merujuk pada fatwa MUI mengenai pernikahan beda agama yang bisa dilihat pada Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.

Sedangkan menurut iman kekristenan, juga melarang pernikahan beda agama. Hal ini bisa ditemukan dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Menurut Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bandung Timur, Jerry TP Aruan secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap nikah beda agama. “Pada dasarnya saya berpendapat bahwa secara iman Kristen, pernikahan beda agama itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan,” kata Jerry.

Masih banyak pro dan kontra dengan praktik ini, sebagian pihak masih mengizinkan pernikahan beda agama dengan alasan dan pembelaan tertentu sesuai dengan ketetapan hukum agama masing-masing.

Ribetnya Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Cinta tetaplah cinta. Walaupun berbeda keyakinan, masih banyak orang yang ingin menyatukan kasih dan sayang mereka dalam ikatan pernikahan. Karena di Indonesia tidak memiliki regulasi hukum yang jelas tentang pengesahan nikah beda agama, maka ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pasangan yang tetap ingin melangsungkannya. Berikut 4 cara populer yang bisa dilakukan menurut Wahyono Darmabrata, Guru Besar Hukum Perdata UI:

1. Meminta penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, dua kali pelaksanaan;
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama;
4. Menikah di luar negeri.

Selain itu, pencatatan pernikahan beda agama dapat dilaksanakan di kantor pencatatan sipil dengan syarat pemohon pernikahan yang beragama Islam bersedia menghiraukan statusnya sebagai pemeluk agama Islam.

Latest articles