YLBHI Menyamakan Pemerintahan Jokowi dengan Soeharto

ENSIPEDIA.ID, Jember – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam akun instagramnya @yayasanlbhindonesia mengunggah sebuah postingan yang menyandingkan foto setengah wajah dari Presiden Joko Widodo dengan presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan Zainal Arifin menyatakan bahwa kritik yang disampaikan YLBHI bersama kelompok masyarakat sipil lainnya merupakan sebuah fakta yang memang terjadi di lapangan.

Zainal mencontohkan sebuah kasus penolakan terhadap tambang emas di Sulawesi Tengah pada 12 Februari 2022 lalu yang memakan korban jiwa. Selain itu juga terdapat kasus yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah terkait dengan tambang batu.

“Apakah kemudian aksi kekerasan ini terjadi begitu saja? Kami melihat tidak, karena kita bisa melihat dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kapolri untuk menjaga investasi. Kalau kita lihat hampir semuanya kekerasan demi kekerasan itu terjadi pada proyek strategis nasional maupun proyek yang berhubungan dengan investasi. Itu sebenarnya juga memperkuat bahwa kesamaan rezim hari ini mementingkan pembangunan daripada kesejahteraan masyarakat dan itu sama dengan situasi pada zaman orde baru,” ujar Zainal, seperti dilansir dari VOA.

Ia pun juga menyoroti terkait pernyataan Presiden Jokowi yang akan selalu terbuka akan kritik dan masukan dari masyarakat. Menurut Zainal, sejak priode pertama Presiden Jokowi menjabat, masyakarat selalu menyampaikan kritik dan masukkannya ke akun sosial media Jokowi bahkan hingga turun ke jalan. Akan tetapi, menurutnya kritik tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah.

“Justru kemudian beberapa kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam yang sedemikian masif, kerusakan lingkungan dan berpotensi menyingkirkan masyarakat adat, perampasan lahan, dan menimbulkan banyak pelanggaran HAM, itu justru dikebut sedemikan rupa. Sementara UU yang didorong oleh masyarakat sipil diajukan, itu puluhan tahun ngantre. Misalnya, UU PRT sudah 18 tahun. UU itu tidak kunjung disahkan,” kata Zainal.

Contoh lain yang diungkapkannya adalah terkait dengan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan terkesan sangat singkat untuk dipertimbangkan. Zainal turut mempertanyakan kritik dan saran seperti apa yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi karena hampir seluruh kritikan tersebut tidak ditanggapi dengan serius.

“Akhirnya kesimpulan dalam kritik kami itu bahwa ada semacam corak yang sama, pola yang sama, pola perampasan lahan dengan mengerahkan aparat keamanan, aparat kepolisian yang menjaga proyek pembangunan yang menyingkirkan hak-hak masyarakat bahkan tanpa segan-segan melukai secara fisik dan psikis dan melukai hati masyarakat,” tuturnya.

Dalam unggahan akun Instagram resmi YLBHI, setidaknya terdapat 10 kemiripan antara pemerintah Presiden Jokowi dengan pemerintah Presiden Soeharto.

Pertama, yakni lebih mengutamakan fisik dan “serba dari atas” ke “bawah” untuk mengejar target politik minus demokrasi. Kedua, yaitu pembangunan bernuansa koruptif dan nepotisme. Selanjutnya, tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.

Keempat, yaitu pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah. Kelima, legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat. Selanjutnya, melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.

Ketujuh, menstigma masyarakat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko. Kedelapan, menangkap, mendiskriminasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh. Kesembilan, pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap. Terakhir, mengontrol narasi informasi termasuk membelokkan fakta.

Tanggapan Pihak Istana Kepresidenan

Paparan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini pun mendapatkan respon dari Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menerima kritik maupun saran dari pihak manapun.

“Tetapi kritik itu harus fokus datanya apa, faktanya apa. Karena 10 catatan YLBHI itu semuanya sampah, data-data sampah yang tidak bisa didaur ulang,” ujar Ngabalin.

Ngabalin menilai bahwa 10 poin yang dipaparkan oleh YLBHI tidak menunjukkan data dan fakta yang jelas sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penyeberangan fitnah kepada masyarakat Indonesia.

“Yang mana yang dia maksudkan dengan 10 catatan semua langkah Jokowi itu mirip dengan pemerintahan otoriter Soeharto? Sebab kalau dia tidak bisa menunjukkan fakta dan data, itu artinya dia memfitnah sementara di seluruh Indonesia itu orang sudah membaca,” ungkapnya.

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles