ENSIPEDIA.ID, Jember – Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk secara langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya pemilu seperti kasus adanya penunjukan pejabat (pj) gubernur DKI Jakarta.
“Kepala daerah yang ditunjuk langsung itu lebih efektif. Kenapa nggak kita ubah? Kalau rakyat itu dilakukan perubahan kenapa tidak?” katanya dalam acara Rapat Koordinasi Anti Korupsi di Gedung Pola Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12).
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa kepala daerah dari hasil pemilu belum mampu melahirkan sosok pemimpin yang memiliki integritas. Menurutnya, kepala daerah saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya
“Kita melihat pilkada itu juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. Ini faktanya,” ucapnya.
Oleh karena itu, sosok kepala daerah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah pusat dirasa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut.
Sang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menjabat sejak 2015 tersebut juga mengatakan bahwa kepala daerah yang ditunjuk secara langsung dapat dievaluasi hasil kinerjanya secara berkala. Jika sang kepala daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut serta melakukan tindak penyelewengan, maka dapat langsung dipecat oleh pemerintah pusat.
Berbeda halnya dengan sistem pemilihan umum sekarang yang memungkinkan seorang kepala daerah untuk menjabat selama lima tahun meskipun memiliki kinerja yang buruk, mereka tidak dapat dipecat oleh pemerintah pusat.
“Tinggal tunjuk saja. Kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun ganti, pecat, selesai. Kalau sekarang kan enggak. Nunggu diganti, lima tahun waktunya habis,” kata Alexander.
“Sialnya dia nanti kepilih lagi, 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera,” imbuhnya.