Seorang Bapak Dibebaskan Setelah mencuri HP untuk Belajar Anaknya, Mengenal Konsep Restorative Justice

ENSIPEDIA.ID, Jakarta – Seorang bapak bernama Comara Saeful yang berusia 41 tahun bersyukur setelah dirinya dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Garut. Sebelumnya ia telah mendekam dipenjara selama 1 bulan karena melakukan tindak pidana pencurian satu buah ponsel genggam.

Menurut pengakuannya, ia melakukan pencurian tersebut demi anaknya yang sekolah daring. Alasan pembebasan Comara dilandasi oleh pengajuan restorative justice atau keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Garut.

Restorative justice yang kita lakukan yaitu permohonan untuk penghentian perkara terhadap Comara, yang bersangkutan dikenai pasal 362 pencurian karena mencuri handphone,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Nepa Sari Susanti, dikutip melalui Kompas.com.

Pada awalnya, Comara tidak memiliki niat untuk mencuri ponsel. Pada bulan September, ia datang di kantor Desa Sakawayana dengan niatan untuk meminta beras guna dimakan oleh keluarganya. Setelah diberi beras, Comara melihat sebuah ponsel yang tergeletak di atas meja. Ponsel tersebut milik seorang yang sedang magang di kantor desa. Comara pun dicurigai dan membuat pengakuan bahwa ia telah mencuri ponsel tersebut.

Alasannya mengambil ponsel tersebut karena selalu dimintai oleh sang anak untuk dibelikan ponsel guna keperluan sekolah online dan belajar. “Pak, saya ambil anak kan minta terus HP, boro-boro itu (beli HP), beli beras juga susah, Pak,” ungkap Comara.

Mengenal Restorative Justice

Melihat tata hukum pidana di Indonesia saat ini, keadilan masihlah menjadi hal yang sulit untuk diperoleh. Ada banyak kasus yang “Tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Tidak hilang diingatan kita terkait kasus Nenek Rasminah yang mendekam di balik jeruji karena pencurian buah kakao. Pada dasarnya, hukum pidana bersifat ultimatum remedium yang artinya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain yang dapat menyelesaikan perkara.

Saking seringnya orang yang ingin melaporkan perkara ke tindak pidana, kita melupakan penegakkan hukum dengan jalan lain yang lebih humanis, yaitu restorative justice.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian suatu tindak pidana tertentu dengan cara mencari penyelesaian bersama korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak-pihak dari masyarakat yang lainnya secara adil dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian.

Konsep keadilan restoratif adalah sebagai jalan lain dalam penegakkan hukum guna menawarkan penyelesaian yang komprehensif dan efektif. Pemberdayaan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya menjadi landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal tersebut tentunya sangat sejalan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kekeluargaan, rasa guyub, gotong-royong, toleransi, dan rasa saling maaf memaafkan. Konsep keadilan restoratif tentunya juga sebagai nilai luhur yang telah dipakai oleh nenek moyang kita dalam menyelesaikan masalah.

Upaya dalam restoratif justice haruslah didasarkan pada pertemuan dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Mereka dipertemukan dalam pengadilan luar lembaga atau out of court yang tentunya juga memperhatikan keadilan kedua belah pihak.

Dalam tata hukum di Indonesia sendiri, sudah dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum tentang Penerapan Pedoman Restortive Justice di Lingungan Peradilan Umum, hal ini guna bertujuan untuk mendorong optimalisasi dalam upaya penyelesaian perkara yang berlandaskan restorative justice.

Namun demikian, tidak semua perkara dapat diselesikan dengan restorative justice. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu sebagai berikut:

  1. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana ditur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dengan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000.
  2. Dalam perkara anak wajib menggunakan pendekatan Restorative Justice.
  3. Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa menggunakan pendekatan restorative justice.
  4. Dalam perkara narkoba, restorative justice bisa diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dengan syarat-syarat tertentu.

Latest articles