ENSIPEDIA.ID, Salatiga – Di tengah keprihatinan nasional pada akhir era Orde Baru, muncul seorang pemimpin yang berani dan visioner. Ya, tak lain adalah Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dalam satu tahun masa jabatannya, dari 1998 hingga 1999, Habibie berhasil membuat manuver dan reformasi kebijakan besar-besaran untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang kacau pasca Orde Baru.

Pergantian Kepemimpinan yang Menentukan Nasib Bangsa

Pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit setelah kepemimpinan panjang Soeharto. Keprihatinan masyarakat semakin tumbuh, dan tuntutan reformasi semakin mengemuka. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mengemban tugasnya selama 32 tahun. Momen ini menandai pergantian kekuasaan yang kritis dalam sejarah bangsa ini.

B.J. Habibie, seorang insinyur yang memiliki visi luar biasa, ditunjuk sebagai pengganti Soeharto. Keahliannya dalam teknologi dan pengetahuan yang luas tentang industri membuatnya menjadi sosok yang unik dan penuh harapan untuk masa depan Indonesia.

Manuver Revolusioner Oleh Habibie

Di bawah kepemimpinan Habibie, Indonesia mengalami transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah kebijakan politik yang diterapkan pada masa pemerintahan beliau:

1. Kebebasan Pers

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers tidak memiliki kebebasan yang sejati dan seringkali terkekang oleh tekanan pemerintah. Namun, pada masa Habibie, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadikan pers sebagai cerminan kedaulatan bangsa Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kebebasan pers yang selama ini terbatas.

2. Pemilu Bebas dan Demokratis

Habibie juga mendorong terciptanya kebebasan dalam melaksanakan pemilihan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, masyarakat Indonesia dapat melaksanakan hak suaranya secara bebas dan demokratis.

Hal ini menghasilkan munculnya 48 partai politik baru yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Pemilu legislatif pada tahun tersebut menjadi yang terbebas dan terdemokratisasi sejak pemilu tahun 1955.

3. Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan beragam budaya. Untuk menghormati keragaman ini, Habibie mendorong pemberian otonomi kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini mengurangi ketegangan serta gejolak disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia.

4. Pengakhiran Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa

Habibie mengambil langkah penting untuk mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 yang dikeluarkan beliau, larangan berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin dihapuskan. Tindakan ini merupakan tonggak awal untuk menghilangkan perilaku diskriminatif yang diwariskan dari masa pemerintahan sebelumnya.

5. Lahirnya Komnas Perempuan

Kejadian Mei 1998 menyaksikan banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Tuntutan masyarakat agar peristiwa tersebut tidak terulang membawa pada terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Komnas Perempuan menjadi garda terdepan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

6. Kemerdekaan Timor Leste

Di bawah pemerintahan Habibie, terjadi peristiwa sejarah yaitu referendum dan pemisahan Timor Leste dari Republik Indonesia. Walaupun banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan ini, Habibie tetap menghormati kehendak rakyat Timor Leste dan melaksanakan referendum tersebut.

Keputusan ini membawa Timor Leste meraih kemerdekaan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

7. Penguatan Bank Indonesia

Habibie melakukan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pengaruh politik pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tindakan ini memastikan bahwa BI dapat beroperasi secara independen dan objektif.

Dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1998, Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan suku bunga yang dinaikkan hingga 70 persen dan penerbitan obligasi senilai Rp 650 triliun untuk menalangi sektor perbankan.

Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

Habibie telah meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Masa jabatannya mungkin singkat, tetapi perubahan yang dia ciptakan melalui reformasi politik dan sosial memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan negara ini. Kebebasan pers, pemilu bebas, otonomi daerah, pengakhiran diskriminasi, perlindungan perempuan, kemerdekaan Timor Leste, dan penguatan lembaga keuangan adalah bukti nyata dari keberhasilan Habibie dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan demokratis.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Habibie telah menunjukkan visi kepemimpinan yang kuat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta komitmen untuk menjaga integritas dan kesejahteraan rakyat Indonesia.