Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Mengundurkan Diri Buntut dari Krisis Ekonomi Parah

ENSIPEDIA.ID, KENDAL – kondisi ekonomi dan politik di Sri Lanka terus memburuk dari hari ke hari. Kini, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri lantaran didesak oleh rakyatnya.

Pada Mei lalu, krisis ekonomi mulai melanda Sri Lanka. Krisis ini merupakan yang terparah sejak kemerdekaannya pada 1948 silam. Pasokan listrik mulai menipis yang ditandai dengan pemadaman listrik selama berbulan-bulan, kekurangan makanan dan air bersih, hingga bahan bakar yang mulai susah didapatkan sudah dirasakan oleh warga Sri Lanka.

Ada Apa dengan Sri Lanka? 

Kericuhan terjadi di ibu kota Sri Lanka, Colombo. Masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah yang dinilai tak becus mengurus ekonomi negara | Tempo.com

Sri Lanka dianggap “bangkrut” saat ini karena devisa negara tersebut sudah habis sehingga harus menggunakan cadangan devisa untuk menggerakkan perekonomian.

Dilansir dari Kompas.com, ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa Sri Lanka dilanda krisis ekonomi yang terparah sepanjang sejarah negara itu.

1. Mega Proyek yang Terbengkalai

Sebuah proyek pelabuhan besar di Distrik Hambantota telah terbengkalai dengan menelan kerugian negara sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp4,4 triliun.

Ditambah dengan proyek pusat konferensi besar yang didukung oleh China juga terbengkalai karena jarang digunakan. Di tempat lain, juga ada bandara senilai Rp3 triliun yang menjadi beban negara karena kekurangan dana untuk membayar tagihan listrik.

Proyek besar dan mewah tersebut sepenuhnya diprakarsai oleh keluarga Rajapaksa yang telah mendominasi politik di Srilanka selama 20 tahun lamanya.

2. Pemangkasan Pajak yang Tidak Stabil

Pada 2015, Mahinda Rajapaksa didepak dari jabatannya sebagai presiden Sri Lanka karena isu korupsi yang dilakukan selama pemerintahannya.

Kemudian, adiknya yang bernama Gotabaya Rajapaksa menggantikan jabatannya selama empat tahun dengan menjanjikan perbaikan ekonomi untuk Sri Lanka serta mengutuk keras aksi terorisme yang sempat terjadi di Sri Lanka pada Minggu Paskah 2019.

Selang beberapa hari, Gotabaya mengumumkan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka.

3. Hantaman Pandemi 

Pandemi menghantam seluruh dunia dengan membawa keterpurukan ekonomi, begitu pula yang terjadi pada Sri Lanka. Pemotongan pajak juga berimbas pada anggaran negara yang diperparah dengan pandemi.

Selama pandemi, turis jarang mengunjungi Sri Lanka, transaksi dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri menipis. Padahal, dua hal tersebut merupakan prioritas pemerintah dalam membayar utang negara.

Tanpa sumber-sumber penerimaan negara melalui uang tunai luar negeri tersebut, pemerintah akan menggunakan cadangan devisa negara untuk membiayai tunggakan utang.

4. Bahan Pangan yang Mulai Menipis

Cadangan devisa Sri Lanka langsung menurun drastis dari 7,5 miliar dollar AS (Rp109,95 triliun) menjadi 2,7 miliar dollar AS (Rp39,58 triliun) pada akhir 2021.

Kegiatan impor mulai sulit dilakukan. Para pedagang yang awalnya mengimpor bahan-bahan dari luar negeri kini terpaksa menggunakan bahan lokal yang kualitasnya berbeda. Mereka juga sukar mendapatkan mata uang asing untuk melakukan transaksi impor.

Bahan makanan pokok seperti beras juga mengering stoknya di supermarket. Karenanya, pihak supermarket harus memanajemen stok dengan baik dengan menjatahnya.

SPBU mulai kehabisan bensin dan minyak tanah, warga rela antri panjang hanya untuk membeli sedikit persediaan bahan bakar. Sementara itu di ibu kota, hampir setiap malam penduduknya hanya melihat sinar bulan karena pemadaman listrik terus dilakukan oleh pemerintah.

5. Tumpukan Utang 

Presiden Sri Langka Gotabaya Rajapaksa melantik kepala bank sentra baru pada April lalu. Dirinya juga mengumumkan bahwa Sri Lanka akan gagal membayar utang luar negerinya sebanyak 51 miliar dollar AS atau Rp764 triliun guna menghemat dana negara yang akan digunakan untuk impor kebutuhan penting.

Namun, ternyata hal tersebut tidak mampu menopang keuangan Sri Lanka yang terus memburuk dengan hanya memiliki sekitar 50 juta dollar AS (Rp 749 miliar) dalam valuta asing yang masih bisa digunakan pada awal Mei 2022.

Pemerintah Sri Lanka kini dalam negosiasi dengan IMF untuk membicarakan mengenai dana talangan global. Hingga kini, nasib perekonomian Sri Lanka belum dapat dipastikan kapan akan membaik.

Pada Senin (9/5/2022) Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri setelah penduduk Sri Lanka melakukan demonstrasi berminggu-minggu atas protes kinerjanya yang tidak becus mengurus negara.

Kini, giliran presiden yang harus lepas jabatan. Kemarin, Jumat (15/7/2022) Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dari pemerintahan dan resmi melepas jabatannya sebagai presiden.

Ia sempat kabur ke Maladewa untuk menghindari amukan masa yang menyerang kediamannya. Dikabarkan kini ia berada di Singapura.

Gotabaya mundur menggunakan surat resmi yang dikirim melalui surel. Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana telah menerima surat tersebut yang telah melalui verifikasi keaslian.

“Dari titik ini, kami akan bergerak untuk menunjuk presiden baru secara konstitusional,” terang Abeywardana.

Secara undang-undang, Perdana Menteri pengganti Mahinda Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe seharusnya mengambil alih kepemimpinan sementara jika kursi presiden kosong.

Namun, Wickremesinghe mengatakan dirinya juga siap mengundurkan diri sebagai PM jika negara ingin membentuk pemerintahan baru.

Meskipun begitu, Gotabaya telah mengamanatkan kekuasaan kepadanya setelah ia mengundurkan diri sebagai presiden. Setelah menerima amanat tersebut, Wickremesinghe langsung menggunakan wewenangnya sebagai presiden dengan mendeklarasikan status darurat negara.

“Karena Presiden Rajapaksa meninggalkan negara, dia mengatakan kepada saya bahwa dia menunjuk perdana menteri untuk bekerja sebagai presiden sesuai dengan konstitusi,” ujar Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardana, Rabu (13/7).

Hilmi Harsaputra
Menyukai alam dan dunia secara fisik, flora fauna serta astronomi.

Latest articles