Praktik Kerangkeng Manusia ala Eks Bupati Langkat, Bentuk Perbudakan Modern?

ENSIPEDIA.ID – Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin di-OTT KPK tertanggal 18 Januari 2022. Menurut KPK, OTT tersebut terkait dengan pengaturan proyek. Pihak Bupati Langkat dan beberapa tersangka lain menerima uang suap dari pihak swasta guna proyek pekerjaan infrastruktur di Langkat, Sumatera Utara.

Namun, kasus baru dari Bupati Langkat nonaktif tersebut pun mencuat. Salah satu Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) menemukan adanya kerangkeng manusia yang diduga untuk mengurung pekerja. Kerangkeng tersebut berada pada kediaman Terbit Rencana, tepatnya berada di belakang rumah.

Kondisi Kerangkeng Manusia

Migrant Care selaku LSM yang menemukan kerangkeng tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 40 pekerja sawit hidup dalam ruangan tersebut. Dugaan sementara, ada ekspolitasi pekerja dalam kasus tersebut.

Menurut laporan Migrant Care, Pekerja sawit tersebut diketahui hanya diberi makan sebanyak 2 kali sehari, itupun dengan kondisi yang kurang layak. Mereka dipekerjakan selama 10 jam per hari dan tidak memperoleh gaji.

“Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji,” ungkap Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah setelah membuat pengaduan ke Komnas HAM.

Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkapkan bahwa ruangan tersebut memiliki luas 6×6 meter. Kerangkeng tersebut memiliki 2 kamar dengan kapasitas 30 orang, bahkan pernah terisi sebanyak 48 orang. Yang menjadi ironi ialah ruangan tersebut memiliki jerusi besi sebagai pembatas ruangan. Hal tersebut yang membuat ruangan tersebut layaknya kerangkeng atau penjara.

Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkapkan bahwa ruangan tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan rehabilitasi narkoba. Ruangan itu diinisiasi oleh Terbit Rencana Perangin Angin selaku eks Bupati Langkat.

“Kurang lebih sudah 10 tahun kita lakukan. Yang kita siapkan untuk tempat mereka itu ada 3 gedung untuk pembinaan, tempat peristirahatan mereka,” ujar Terbit Perangin. Ia memilih menyebut para pekerja sebagai warga binaan.

Terbit juga membela diri dengan mengatakan bahwa pekerja tersebut mendapat perawatan secara gratis, mulai dari perawatan kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Adapun dana yang ia gunakan bersumber dari kantong pribadi bersama keluarga. “Kalau persediaan untuk itu semua adalah gratis, kita yang menyediakan semua. Ini dana kami keluarga pribadi. Ini memang niat kami keluarga.”

Walaupun berkedok rehabilitasi, Terbit tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut.

“Bangunan itu tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramdhan

Polisi juga menemukan bahwa ada beberapa pekerja yang mengalami luka-luka dan babak belur. Hal tersebut mengindikasikan ada perlakukan kekerasan yang dialami oleh pekerja yang tinggal di pusat rehabilitasi ilegal tersebut.

Bentuk Perbudakan Modern?

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyayangkan aksi eks Bupati Langkat tersebut. Potensi perbudakan buruh di Indonesia memang bisa saja terjadi. Hal ini diduga karena kurangnya pengawasan terhadap nasib buruh.

“Bukan hanya dipenjara dan dirampas kekayaannya demi negara. Pemerintahan nasional Republik Indonesia, harus memastikan bahwa di bumi Pertiwi Indonesia, jangan ada lagi perbudakan modern semacam ini dan dalam sekala kecil maupun masif, sekarang dan yang akan datang,” ujar Nining dikutib melalui tirto.id.

Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR RI geram akibat tindakan yang dilakukan Terbit. Ia menuntun kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Baik alasan sebagai tempat rehabilitasi maupun tempat bagi pekerja perkebunan sawit, kedua alasan tersebut tetap tidak memberikan pembenaran bagi penggunaan kerangkeng manusia dan harus diusut tuntas dengan melakukan penegakan hukum,” ungkap politisi sekaligus advokat tersebut.

Walaupun berdalih sebagai tempat rehabilitasi, hal tersebut tidaklah bisa dibenarkan. Menurut Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus, Bupati tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rehabilitasi pengguna narkotika, apalagi tanpa adanya izin. Kewenangan pembinaan tersebut hanya berada pada Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM. Ia menuturkan bahwa pengalihan korban menjadi warga binaan adalah hal yang keliru dan tindakan tersebut menyalahi hak asasi manusia sehingga harus diusut tuntas.

Latest articles