RKUHP Atur Pasal Hina Kekuasaan Bisa Dibui 18 Bulan, Mantan Anggota KY: Dihapus Saja

ENSIPEDIA.ID – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menuai polemik setelah beredar salah satu pasal yang mengatur ancaman pidana bagi seseorang yang menghina penguasa. Hal tersebut tercantum dalam pasal 353 ayat 1 draft RKUHP.

Sesuai dengan draft yang dikutip dari portal MNC, pasal tersebut berbunyi:

“Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Dalam hal ini, kekuasaan umum meliputi DPR, DPRD, polisi, jaksa, dan kepala daerah. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 353 ayat 1 tersebut.

“Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota.”

Tanggapan Mantan Anggota Komisi Yudisial

Mantan anggota Komisi Yudisial (KY) Taufiqqurahman Syahuri menyatakan bahwa pasal ini lebih baik dihapus. Ia menilai bahwa batasan penghinaan dan kritik sangat tipis sehingga rentan disalahgunakan.

“Pasal ini didrop saja. Tidak ada pasal ini saja banyak warga biasa yang kritik penguasa dipolisikan. Udahlah penguasa atau lembaga nggak perlu minta dihormati. Bukankah pejabat sdh dapat kompensasi gaji dan fasilitas. Jika dikritik ya wajar. Kritik yang halus, kririk kasar atau penghinaan itu batasanya relatif,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (16/6/2022) dikutip dari detiknews.

Taufiq juga melihat bahwa pasal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Lebih banyak mudharatnya jika pasal ini tetap ada, dan lagian bertentangan dengan putusan MK. Ingatlah UU itu akan berlaku lama, sekarang bisa saja yang membuat lagi berkuasa, besok-besok pensiun atau bisa jadi oposisi akan kena juga dengan pasal itu,” kata Taufiq.

Kemenkumham Angkat Bicara

Menurut Kepala Bagian Humas Kemenkumham, Tubagus Erif, naskah atau draft RKUHP saat ini masih sedang dibahas dan masih memiliki banyak versi sehingga belum bisa dipublikasikan.

“Sedang digodog oleh tim, tidak bisa dipublikasikan dulu karena sifatnya dinamis dan terus berubah-ubah berdasarkan beragam masukan publik dan kajian yang terjadi,” kaya Tubagus, Kamis (16/6/2022).

Ia juga menambahkan bahwa draft yang beredar adalah draft lama, yaitu draft tahun 2019 yang batal disahkan. Draft akan dipublikasikan apabila telah ada kesepakatan dari DPR RI.

“Draft lama (2019) yang dulu batal disahkan. Kalau draft KUHP resmi, tetap merujuk ke 2019. Draf terbaru bisa dipublikasikan setelah ada kesepakatan dengan DPR,” lanjut Tubagus.

Latest articles