Menkominfo Wacanakan E-Voting dalam Pemilu 2024, KPU: Belum Bisa Dilaksanakan

ENSIPEDIA.ID – Tanggal pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah ditetapkan oleh KPU. Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem e-voting.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” ungkap Menkominfo dalam sebuah Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang dilansir melalui siaran pers di Kominfo.go.id pada Selasa (22/03/2022).

Dalam acara tersebut, Johnny memberikan contoh negara yang berhasil mengadopsi e-voting, yaitu Estonia. Negara di kawasan Eropa Utara tersebut berhasil menerapkan sistem e-voting dengan pemungutan suara berbasis digital, tanpa kertas surat suara.

“Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” papar Menkominfo.

Selain itu, beberapa negara juga telah menerapkan sistem e-voting. Setidaknya sudah 34 negara di dunia telah menetapkan sistem pemilihan ini, baik secara menyeluruh maupun secara parsial. Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

Johnny G. Plate menyinggung terkait era cyber election, yaitu tren digitalisasi yang menyasar berbagai sendi kehidupan termasuk di pemerintahan. Ia beranggapan bahwa transformasi digital telah memengaruhi berbagai aktivitas yang ada di sekitar kita. Untuk menunjang praktik demokrasi dan maifestasi kedaulatan rakyat, maka digitalisasi pemilu adalah hal yang niscaya dilakukan.

“Pertama adalah keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kedua, arus data dan komunikasi. Ketiga, mengenai karakteristik percepatan laju komunikasi. Keempat, komodifikasi data electoral,” lanjutnya dalam menjelaskan inovasi digital.

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum

Di sisi lain, badan penyelenggara pemilu, yaitu KPU masih belum memprioritaskan Pemilu 2024 dengan sistem e-voting. Pada Pemilu 2024 kemungkinan besar masih secara konvensional.

Hasyim Asyari, anggota KPU dalam sebuah acara pada kanal Youtube Kompas.com mengungkapkan alasan Pemilu 2024 belum bisa menggunakan e-voting.

Masalah utama yang menjadi kendala terlaksananya e-voting ialah ketersediaan infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Kalau e-voting itu maksudnya langsung (mencoblos) online, itu masih sekitar 40 persen kabupaten belum terkoneksi internet, belum listriknya,” papar Hasyim.

Selain itu, masalah keamanan data menjadi kendala lainnya. Belum ada jaminan keamanan data yang bisa meyakinkan KPU untuk pemilu secara online. Ia juga memberikan contoh negara Jerman yang kembali melakukan pemungutan suara secara konvensional, walaupun sudah memiliki infrastruktur jaringan yang memadai.”

Pertanyaannya, siapa yang bisa melacak server (yang berisi data suara), padahal pemilu ada aspek rahasia. Kalau kemudian datanya dipertanyakan, jangan-jangan digeser atau terbaik, itu yang menjadi pertimbangan hakim MK di Jerman membatalkan (pemungutan suara dengan e-voting), kembali pakai surat suara manual, kertas,” kata Hasyim.

Latest articles