Mengenal Politik Akomodasi: Bagi-Bagi Kue Ala Elit Pemerintahan

ENSIPEDIA.ID – Tahun depan Indonesia telah memasuki tahun pemilu. Di balik gencarnya elit partai politik bermanufer mencari kawan koalisi, pemerintahan Joko Widodo baru saja melakukan reshuffle kabinet. Namun, pengamat politik banyak yang menafsirkan pergantian mentri kabinet sebagai politik akomodasi.

Apa Itu Politik Akomodasi?

Menurut Kamus Politik, politik akomodasi diartikan sebagai penampungan atau penerimaan kepentingan politik tertentu. Sedangkan menurut pengamar politik dan dosen Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa akomodasi politik yakni strategi politisi pengambil keputusan maupun birokrasi untuk menampung kepentingannya dengan menciptakan ruang bermain yang lebih luas.

Akomodasi politik diperlukan sebagai proses penampungan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Pada dasarnya politik ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak.

Dalam hal kepentingan politik, politik akomodasi sering diistilahkan sebagai “bagi-bagi kue” atau “bagi-bagi kursi”. Menurut politisi PKS, Fadli Zon, bagi-bagi kursi adalah hal yang wajar. Pasalnya, setiap partai politik pasti ingin mendapatkan jatah kursi hasil jerih payah.

Politik Bagi-Bagi Kursi Kementrian

Salah satu contoh politik akomodasi yang sering kita dengar di media adalah bagi-bagi kursi kementerian. Iklim bagi-bagi kue ini sudah berlangsung dari beberapa periode kabinet. Presiden menunjuk menteri atau memberikan jabatan untuk orang yang memiliki kontribusi dalam pemenangan dirinya.

Dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat 21 tokoh menteri dan wakil menteri dari unsur partai politik. Jika dianalisis, semakin besar jasa partai, semakin banyak pula jatah menteri yang didapatkan. Contohnya PDIP yang mendapat jatah 4 menteri dan 1 wamen.

Sedangkan partai yang tidak lulus parliamentery threshold mendapat jatah 1 wakil menteri. Dalam kasus reshuffle kabinet 15 Juni lalu, sangat mudah dibaca bahwa pergantian kabinet ini untuk mengakomodasi partai politik koalisi pemerintah yang belum mendapatkan jatah kursi menteri.

Politik akomodasi tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan pusat. Namun, juga bisa dilihat dari berbagai tingkatan kekuasaan.

Efek Bagi-Bagi Kue

Salah satu efek dari politik ini ialah adanya kegendutan birokrasi. Kita melihat perkembangan jumlah kursi wakil menteri semakin bertambah. Sebagai perbandingan, pada Kabinet Kerja Jokowi-JK hanya terdapat 3 wamen sedangkan pada Kabinet Indonesia Maju, terdapat 12 wakil menteri. Selain itu, pertimbangan penunjukkan pejabat yang profesional dan sesuai bidang semakin terpinggirkan.

Namun, politik akomodasi juga bisa diartikan ke arah yang positif. Artinya kepentingan-kepentingan di sini tidak hanya dimaknai secara politis, melainkan juga menampung kepentingan minoritas.

Latest articles