Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa Belum Diratifikasi, Akibat Banyak Politikus yang Takut

ENSIPEDIA.ID, Kendari – Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sejak tahun 1965 terdapat 30.000 orang yang dinyatakan sebagai korban penghilangan secara paksa. Dunia internasional melalui Konvensi tentang Perlindungan terhadap Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/ICPAPED) telah mengakui bahwa tindakan tersebut melawan hak asasi manusia.

Indonesia turut menandatangani konvensi internasional ICPAPED pada tahun 2010. Namun, sampai saat ini, belum ada undang-undang yang meratifikasi konvensi atas perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa.

Tentang Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa

Penolakan terhadap pelanggaran HAM

Penghilangan orang secara paksa merupakan tindakan yang diakui PBB sebagai perbuatan yang melawan HAM. Melalui Resolusi Nomor 65/209 pada 21 Desember 2010 PBB menetapkan konvensi perlindungan orang secara paksa. Tanpa dipungkiri, praktik kejahatan ini masih sering digunakan oleh negara-negara di dunia. Terutama negara yang menganut rezim otoriter.

Dalam konvensi tersebut, dijelaskan bahwa penghilangan paksa merupakan tindakan penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Di Indonesia sendiri, ada banyak kasus penghilangan orang secara paksa. Seperti pada data di atas, terdapat puluhan ribu orang yang menjadi korban peghilangan secara paksa dan sampai saat ini belum jelas keberadaannya.

Data yang lebih spesifik juga telah dibeberkan oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Mereka mencatat bahwa terdapat 1.049 kasus yang memiliki identitas jelas, waktu penghilangan, dan latar belakang yang jelas. Tentunya kasus-kasus tersebut harus diusut tuntas.

Namun demikian, langkah pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia masih menjadi nyanyian belaka. Pasalnya, sejak 12 tahun penandatanganan konvensi tersebut, belum ada undang-undang yang meratifikasinya.

Proses Ratifikasi yang Lambat

Sebenarnya pemerintah Indonesia dan DPR pernah hampir meratifikasi konvensi ini pada tahun 2013. Namun, hal tersebut gagal untuk dilakukan. Tahun 2021 lalu, pemerintahan Joko Widodo kembali berencana untuk melakukan ratifikasi. Pemerintah mencanangkan untuk menyelesaikannya tepat pada Hari HAM Internasional, tepatnya 10 Desember 2021. Kembali lagi, pemerintah belum bisa menyelesaikan drafnya.

Dikutip dari wawancara Direktur Instrumen HAM, Kemenkumham, Timbul Sinaga, mengaku bahwa kemoloran ratifikasi konvensi ini disebabkan oleh kehati-hatian pemerintah dalam menyusun draf.

Selain itu, masalah lainnya adalah harmonisasi naskah akademik. Sebelumnya, pada tahun 2013, naskah akademik diusulkan oleh Kementrian Luar Negeri. Karena saat ini yang menjadi penggerak ratifikasi konvensi ini adalah Kementrian Hukum dan HAM, maka naskah akademiknya akan dibuat oleh Kemenkumham tentunya dengan proses harmonisasi dengan naskah akademik Kemenlu.

Banyak Politikus yang Takut akan Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa

mengenal-tim-mawar-kopassus-penculik-para-aktivis-1998
13 Aktivis yang hilang

Salah satu alasan mangkraknya ratifikasi ini pada tahun 2013 akibat ketakutan beberapa politikus akan hukum yang berlaku surut. Jika konvensi ini diundangkan, maka kemungkinan tindak kejahatan pelanggaran HAM di masa lalu akan diseret ke pengadilan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak politikus yang memiliki catatan kelam penghilangan orang secara paksa. Sebut saja partai yang tidak mendukung ratifikasi tahun 2013 adalah Hanura, Gerindra, dan PKS. Pada tahun 2013, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura menjadi sorotan. Ada banyak tuduhan yang diarahkan kepada mereka terkait pelanggaran HAM tahun 1997-1998.

Ketakutan beberapa politisi tidak sampai di situ saja. Pada pembahasan di tahun 2021, DPR memberikan lampu merah ratifikasi konvensu ini setelah mendapat jaminan dari pemerintah bahwa RUU tersebut nantinya tidak berlaku surut.

“Kita yakinkan bahwa ratifikasi ini tidak berlaku surut. Karena kita duga, ketakutan sebagian anggota DPR itu, ini berlaku surut. Kita yakinkan bahwa ratifikasi tidak berlaku surut, artinya, tidak menyangkut dengan pelanggaran masa lalu,” ungkap Direktur Instrumen HAM Kemenkumham. “Setelah mengetahui itu, ada lampu hijau (dari DPR RI),” lanjutnya.

Ratifikasi konvensi anti penghilangan orang secara paksa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting karena setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati.

Latest articles