Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg Pemilu 2024, Belum Ada Aturan yang Melarang

ENSIPEDIA.ID, Kendari – Menilik undang-undang yang mengatur pemilihan umum (Pemilu), belum ada pasal yang melarang eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian, mantan koruptor masih diperbolehkan mendaftar sebagai anggota DPR dan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 240 ayat (1) terdapat persyaratan-persyaratan yang wajin dipenuhi oleh bakal calon anggota dewan. Namun, terkait dengan perilaku korupsi, tidak ada larangan khusus yang melarang eks koruptor untuk mencalonkan diri.

Persyaratan pada pasal tersebut hanya ditujukan kepada eks napi secara umum yang boleh mencalonkan diri apabila mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Aturan lebih lanjut dituangkan dalam peraturan KPU. Mantan napi koruptor harus melampirkan surat keterangan lebih lanjut terkait status pendaftar yang berlatarbelakang napi koruptor. Pasal 45A ayat (2) PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tertulis:

“Dengan melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pada tahun 2018 lalu, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 7 tahun 2018 yang pada pasal 60-nya melarangan eks napi untuk menjadi caleg di pemilu 2019. Namun, aturan tersebut kemudian digugat oleh Lucianty yang dikabulkan gugatannya oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 30 P/HUM/2018, PKPU yang melarang koruptor untuk mencalonkan diri dianggap bertentangan dengan HAM dan alasan tumpah tindih peraturan.

Berdasarkan putusan MA di atas, sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang eks napi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Latest articles