Polisi di Bogor Tilang Pengendara Motor Rp2,2 Juta Karena Spion

ENSIPEDIA.ID, Jember – Sebuah cerita di unggah oleh akun Twitter @txtdrberseragam yang memperlihatkan pengakuan seorang warganet yang ditilang oleh polisi di Bogor dan dikenakan denda sebesar Rp 2 juta.

Pada unggahan tersebut, ia mengaku ditilang karena tidak menggunakan spion lengkap. Polisi yang menilangnya pun melakukan ancaman jika tidak membayar maka akan dipenjara selama 14 hari.

“Tolong di tindak ttegas sabtu 23 april 2022 kejadian tdi pagie sekitar jm 4 pagie di wilayah bogor lo vila pajajaran warung jambu..saya kena tilang karna gak pake sepion ss kumplit ,saya minta di tilang saja dan polisi tidak memberi surat tilang..dia minta sebesar 2,2 jt dan kami pun tidak punya uang sebanyak itu.dia minta separo klo tidak dia mau bawa saya di tahan selama 14 hari dengan secara terpaksa kami membayar sebesar 1 jt 20 ribu ke no rek atas nama SYARIF ALPRED SIMANJUNTAK,” tulis akun tersebut.

Hingga Senin (25/4/2022) unggahan tersebut telah mendapatkan 7.873 retweet serta mendapatkan 27.900 like.

polisi-di-bogor-tilang-pengendara-motor-rp22-juta-karena-spion

Menanggapi hal ini, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan peristiwa tersebut dan memastikan bahwa pihaknya telah menangkap dan menahan oknum polisi tersebut.

“Bahwa sejak informasi yang beredar di media sosial pada hari Sabtu, 23 April 2022, jajaran Propam merespons dengan serius dan cepat untuk melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti awal,” kata Kombes Susatyo dilansir dari Kompas.

Susatyo menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi ketika pelaku hendak pulang ke rumahnya. Di perjalanan ia menemukan pengendara sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan surat. Mengetahui hal tersebut, sang oknum polisi kemudian meminta uang kepada korban.

“Motifnya melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi,” kata dia.

Menurut Susatyo, oknum polisi tersebut telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 3 huruf C, serta Pasal 6 huruf F dan W. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa dilarang menyalahgunakan wewenang, serta wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pemerintah dan Polri.

“Dalam waktu dekat, segera akan dilakukan persidangan kode etik Polri dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan),” jelasnya.

 

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles