Pemekaran Papua Tak Puaskan Semua Pihak, Apa Saja Masalahnya?

ENSIPEDIA.ID, KENDAL – Dalam rapat paripurna Kamis, (30/06/2022) DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru Papua atau DOB Papua, dengan tiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Karenanya, kini Pulau Papua mempunyai 5 provinsi.

Sebelumnya, usaha pemekaran ini diwarnai dengan aksi demonstrasi warga Jayapura pada Selasa (10/5) yang menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mendesak Otonomi Khusus (Otsus) untuk dicabut.

Apa Saja yang Membuat Warga Menolak RUU DOB dan Otsus? 

1. Dana Otsus yang Diperpanjang Mengalir Hingga 2041

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 diatur tentang penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAU). Dana itu akan diterima selama 20 tahun dan berakhir pada 2021.

Namun, aturan tersebut direvisi lewat Pasal 34 ayat (3) huruf e dan ayat (4) RUU Otsus Papua tentang Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebesar 2,25 persen dari DAU. Dana itu akan mengalir hingga tahun 2041.

2. Pemekaran Lebih Mudah

Ada empat ayat baru dalam RUU Otsus Papua yang mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk memekarkan wilayah Papua. Dengan bekal tersebut, pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pemekaran di daerah Papua.

3. Pembentukan Badan Khusus

Dalam RUU Otsus Papua diamanatkan pembentukan badan khusus dalam mengawasi berjalannya otonomi khusus di Papua. Pasal baru yang mengatur hal ini yaitu pasal 68A. Badan khusus tersebut akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan dibantu sejumlah menteri, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

4. Penghapusan Pasal Hak Politik Warga Papua

RUU Otsus Papua menghapus dua ayat yang mengatur tentang hak warga Papua dalam membentuk partai politik. RUU itu mengubah satu pasal tentang kewajiban parpol berkonsultasi dengan DPRP dan MRP dalam rekrutmen anggota.

Timbul Konflik Baru

Belum lama disahkan, pemekaran Tanah Papua sudah menuai banyak pro dan kontra yang menimbulkan konflik baru. Seperti konflik perebuan lokasi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Baru saja ada ide untuk pemekaran otonomi baru, sudah ada konflik,” kata pegiat kemanusiaan dari Gereja Kristan Injil (GKI) Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun, dalam konferensi pers.

RUU DOB menyebut Nibire lah yang ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, tetapi banyak juga masyarakat yang meminta agar Timika yang menjadi ibu kota.

Bukan hanya itu, masyarakat adat Nibire juga terlihat menolak wilayahnya dijadikan ibu kota provinsi.

“Mereka masih mau bergabung dengan Saerei, itu berarti bergabung dengan Biak dan Yapen Waropen,” kata dia

Di sisi lain, ada juga masyarakat adat yang masih menginginkan bergabung dengan Provinsi Papua. Hal-hal tersebut sangat berpotensi memincu konflik.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyadari adanya konflik di Tanah Cendrawasih itu. Saat kunjungan Panja Komisi II DPR ke Jayapura, Doli meminta agar diadakan musyawarah terkait penentuan lokasi ibu kota Papua Tengah agar meminimalisir timbulnya konflik pecah belah.

“Jadi apapun yang dihasilkan serta direkomendasikan oleh masyarakat Papua maka pasti akan kami terima. Jadi kita mendorong penyelesaiannya secara musyawarah mufakat,” kata politikus Partai Golkar ini.

 

 

 

 

 

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai bidang sosial-hukum, sosial-budaya, geografi, dan astronomi.

Latest articles