Partai Ummat: Pemilu Berbasis E-voting Blockchain Lebih Hemat Rp88 T

ENSIPEDIA.ID, KENDAL – Pemilu 2024 seolah menjadi topik yang tak pernah sepi diperbincangkan. Partai Ummat ikut menyuarakan pendapatnya mengenai pemilu tersebut, yakni dengan memberikan usul penggunaan mekanisme e-voting berbasis blockchain.

“Yang coba kami sampaikan singkat adalah konsep e-voting berbasis blockchain. Singkatnya gitu. Dan narasi itu insyaallah akan kita coba sampaikan ke masyarakat dalam waktu dekat,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat bertandang ke Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (20/5).

Ia menyebut mekanisme ini dapat efektif menekan pelanggaran pemilu dan menyederhanakan anggaran dengan berbagai kelebihan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan data, Ridho mengatakan telah banyak pelanggaran yang terjadi sepanjang pemilu 2019 lalu.

“Pemilu 2019 itu ada 20 ribu laporan (pelanggaran) ke Bawaslu,” kata Ridho di sela kunjungannya ke Kantor PP Muhammadiyah, Jumat (20/5/2022).

Dirinya juga mengklaim blockchain lebih terjamin keamanannya, serta menggunakan metode jaringan sehingga mekanismenya desentralisasi. Jerman juga telah beralih menggunakan mekanisme serupa setelah sebelumnya menyuarakan isu keamanan dan transparansi pemilu konvensional.

“Dengan blockchain yang sistemnya desentralisasi. Insyallah itu secara IT hampir mustahil dibobol. Jadi isu keamanan justru kita membawa semangat pemilu yang jujur,” katanya.

Menantu Amien Rais tersebut mengaku tak kaget melihat rincian anggaran pemilu 2024, di mana angka tersebut naik 25 kali lipat dari anggaran pemilu 2004 dan 4 kali lipat dari pemilu 2019.

“Jika dengan mekanisme yang sama (konvensional) itu pasti anggaran pasti membengkak. Kita lihat anggaran sekarang Rp110 triliun yang itu adalah 25 kali lipat Pemilu 2004 dan 4 kali lipat dari Pemilu 2019,” katanya.

Menilik pada anggaran pemilu-pemilu sebelumnya, jika digabungkan pun anggaran pemilu 2004-2019 hanya sebesar Rp54,16 T. Rencana anggaran pemilu 2024 membengkak lantaran pelaksanaan pemilihan presiden dengan kepala daerah dilaksanakan secara serentak sehingga diperlukan “anggaran super” untuk melaksanakannya.

Adapun rinciannya Rp76 triliun digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sisanya yaitu Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rencananya, pemilu 2024 akan diadakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak pada 27 November 2024.

Ridho menilai pemilu menggunakan sistem e-voting blockchain ampuh menghemat anggaran jumbo dari Rp110 triliun menjadi Rp88 triliun.

Selama ini, anggaran banyak digunakan untuk honor ad hoc di lapangan. Sedangkan sistem evoting berbasis blockchain ini tidak memerlukan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta

Peran Bawaslu juga dipermudah karena pengawasan pemilu e-voting blockchain menggunakan sistem sehingga dapat menekan anggaran sebesar 80% dari total Rp33 triliun.

“Jadi bisa kita hemat minimal Rp88 triliun. Bayangkan kalau Rp88 triliun kalau kita bangun kampus itu bisa berapa ratus. Kalau kita berikan ke beasiswa untuk mahasiswa S1, yang ingat sekarang kita sebenarnya mengalami krisis pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Dilansir dari Idntimes.com, konsep pemilu berbasis e-voting blockchain sendiri, menurut Ridho, telah ia paparkan di depan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Besar harapannya, untuk bisa disebarluaskan melalui forum-forum atau kampus di bawah naungan Muhammadiyah.

“Dan narasi (e-voting blockchain) itu insyaallah akan kita coba sampaikan ke masyarakat dalam waktu dekat,” tutupnya.

 

 

 

 

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai alam dan dunia secara fisik, flora fauna serta astronomi.

Latest articles