Sanksi Sosial untuk Para Koruptor, Bisa Bikin Efek Jera?

ENSIPEDIA.ID – Kasus korupsi tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Tindakan yang merugian negara tersebut tampaknya memerlukan sistem hukuman yang lebih memberikan jera kepada para pelakunya. Apakah penerapan sanksi sosial bagi terpidana korupsi dapat menimbulkan efek jera?

Sejauh ini, hukuman pidana belum membuat koruptor ogah melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan hukuman mati yang digadang-gandang menjadi hukuman terberat bagi pelaku korupsi belum pernah dilakukan. Kasus dengan hukuman terberat yang pernah diputuskan adalah perkara dari koruptor AM dalam korupsi Jiwasraya yang merupakan kejahatan seumur hidup

Bagaimana dengan Sanksi Sosial?

Sanksi sosial adalah bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa malu kepada para pelaku tindakan yang dianggap melanggar nilai, norma, moralitas, atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat.

Melihat kondisi para koruptor saat ditangkap KPK, masih banyak pelaku yang terlihat bahagia, senyum-senyum bak artis, atau tangan. Dengan fenomena tersebut, mereka tidak menyesali perbuatannya yang telah merugikan negara.

Pada dasarnya, KPK telah menerapkan sanksi sosial dalam proses penegakan hukum, salah satunya dengan pelaku menggunakan rompi oranye yang membuat “Tahanan KPK”. Namun demikian, sanksi sosial tersebut belum maksimal dan belum membuat efek malu yang menjerakan.

Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), lain-lain dalam sanksi para pelaku koruptor contohnya dengan mengusulkan pelaku sebagai tukang sapu jalanan dengan rompi khusus agar masyarakat, membersihkan WC umum, dipekerjakan di perbatasan, atau KTP yang bercap koruptor.

Sanksi sosial ini juga bisa berupa pengucilan dari masyarakat. Bukan hanya pelaku yang menjadi penerima sanksi, tetapi juga menyasar keluarga korban baik anak, cucu, pasangan, anggota keluarga lainnya. Dengan sanksi ini, koruptor akan berpikir kembali sebelum menyelewengkan uang negara karena akan menyangkutkan keluarga sendiri.

“Cerita ini untuk mengunggah kawan-kawan agar tidak kena korupsi. Kalau sudah korupsi itu sanksi sosialnya berat, anak istri cucu akan kena semua,” ungkap Ketua KPK, Firli Bihuri.

Masyarakat tentunya juga harus mendukung penerapan sanksi ini dengan cara tidak memilih lagi para mantan koruptor apabila mencalonkan kembali menjadi wakil rakyat. Demikian pula pemerintah yang tidak memberikan jabatan lagi kepada mantan pelaku korupsi. Sanksi sosial hendaknya menjadi alat yang memberikan efel jera agar para koruptor tidak lagi melakukan aksinya.

Serangan netizen Indonesia memberikan sanksi sosial bisa kita lihat dari kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang meminta hakim mengakhiri penderitaan keluarganya.

“Oleh karena itu, aplikasi saya, aplikasi istri saya, aplikasi kedua anak saya yang masih kecil, serta permintaan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan pengungkapan saya dari segala rintangan,” ungkap Juliari dalam sidang pledoinya .

Namun demikian, sanksi sosial bukan berarti sebagai alasan untuk bebas dari hukuman. Sanksi sosial tidak dapat mengurangi atau menggugurkan sanksi pidana. Hukuman penjara tetap diberikan dan sanksi sosial sebagai tambahan untuk memberikan efek jera.

Latest articles