ENSIPEDIA.ID – Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mungkin menjadi salah satu pekerjaan impian bagi beberapa orang. Hidup sebagai PNS tentunya secara finansial bisa menunjang kebutuhan sehari-hari. Selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya yang bisa menafkahi diri sendiri maupun keluarga.
Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa gaji PNS lebih baik dari rata-rata gaji masyarakat Indonesia pada umumnya.
“ASN ini sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, kalau cukup Insya Allah, ya, cukup,” ungkap MenPAN-RB tersebut.
Namun demikian, masih banyak PNS yang terjebak dalam lilitan utang. Mereka menggadaikan SK pengangkatan PNS sebagai jaminan di bank guna mendapatkan kredit. Alih-alih mendapatkan uang dengan waktu singkat, gaji mereka harus terpotong setiap bulannya untuk melunasi cicilan tersebut.
Fenomena Gadaikan SK PNS
Azwar Anas tak menampik adanya fenomena ini. Ia melihat bahwa dari pihak kreditur juga sering memberikan penawaran kepada ASN. Tentu saja, kreditur melihat peluang para PNS yang memiliki pendapatan tetap dan kecil kemungkinan dalam galbay (gagal bayar).
Namun, tawaran dari pihak bank tidak seiring dengan literasi finansial PNS dalam menekan pola hidup konsumtif. Penggunaan uang pencairan kredit terkadang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
“Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita ke istri kita. Gagal ke istri kita lewat hape anak kita, sehingga kita termasuk negara yang konsumtif tidak perlu dibelanjakan, yang tidak produktif mestinya dibelikan,” ungkap Azwar dalam acara ASN Culture Fest 2022.
Pola Perilaku Hidup PNS
Masyarakat tentunya memandang PNS sebagai orang-orang yang berkecukupan. Namun, tak sedikit PNS yang berada di luar batas kemampuan finansialnya. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, terdapat tiga faktor yang membuat banyak PNS terlilit utang.
Pertama, lingkungan dan gaya hidup yang tak terkendali. Lingkungan kerja tak jarang menjadi alasan seorang PNS untuk mengambil kredit. Menurut pengakuan salah seorang PNS yang ikut mengambil kredit mengungkapkan bahwa ia juga ikut “sekolahkan SK” karena melihat teman kerja.
“Iya mau gimana lagi, kadang lingkungan di sekitar juga setelah ngobrol-ngobrol ternyata banyak yang gadein (SK) juga,” ungkapnya, dikutip melalui tirto.id.
Kedua, buruknya pengelolaan keuangan. Bhima pun melihat kredit yang para PNS ambil condong ke arah untuk memenuhi hasrat gaya hidup yang tak terkendali. Mereka cenderung mengambil kredit konsumtif ketimbang kredit modal usaha atau investasi.
Ketiga, tawaran dari kreditur. Fenomena ini bahkan bisa ditemukan saat para ASN baru saja dilantik. Para kreditur akan berbondong-bondong menawarkan kredit mereka kepada para ASN baru yang SK-nya masih fresh.
Dengan tawaran yang masif dan menggiurkan, siapa yang bisa menolak tawaran tersebut?
“Promo ini sangat masif, wajar siapapun tergoda untuk ambil pinjaman di bank,” kata Bhima.
PNS dengan Lilitan Utang Rawan Korupsi
Fenomena ini ditanggapi oleh anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. Dimulai dari gaya hidup yang konsumtif, seseorang PNS bisa saja melakukan tindakan korupsi apabila mereka terlilit utang.
“Kita merasa prihatin banyaknya PNS yang terlilit hutang, dan bisa saja hal ini akan berakibat PNS akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana yang tidak sesuai dengan hukum seperti melakukan korupsi demi membayar cicilan kreditnya,” ungkap Guspardi dalam keterangan tertulis dikutip melalui suara.com.
Ia juga berharap kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menekan gaya hidup ASN yang konsumtif sehingga mempunyai utang yang melilit. Ia berharap ada sosialisasi dan pembelalan literasi keuangan yang baik terhadap ASN. ***