Mati Surinya Pengadilan HAM di Indonesia, Tanpa Sidang Perkara sejak Tahun 2005

ENSIPEDIA.ID, Jakarta – Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. HAM merupakan sebuah anugrah yang tidak dapat dicabut ataupun diambil oleh orang lain secara semena-mena. Di dunia internasional sendiri, HAM diakui oleh masyarakat dunia dengan ditandatanganinya Universal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB. Sedangkan di Indonesia sendiri, dasar hukum penegakkan HAM dapat dilihat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya penegakkan HAM, dibentuklah Pengadilan HAM untuk mengakomodasi penegakkan tersebut.

Perihal Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang berada di bawah naungan Pengadilan Umum dengan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggarn HAM yang berat saja. Landasan hukum peradilan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdirinya Pengadilan HAM bertujuan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sejauh ini, hanya 4 pengadilan HAM yang telah dibentuk, diantaranya: Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000, disebutkan bahwa Pengadilan HAM memiliki ruang lingkup tertentu dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini, pelanggaran HAM yang dimaksud dibatasi sebagai berikut:

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan Genosida yaitu kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis tertentu. Misalnya, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap kelompok-kelompok tertentu, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang megakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian, serta memaksakan tindakan-tindakan yang mencegah kehaliran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan ini dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistemik terhadap penduduk sipil. Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiyayaan terhadap kelompok ternetu, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid.

Mati Suri Pengadilan HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan wacana untuk menghidupkan lagi peradilan HAM. Pasalnya, masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terungkap serta sudah selesai diselidiki. Dalam memberikan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, Dokumen penyelidikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat  kerap dikembalikan.

Menurut informasi yang diberikan oleh Narasi Newsroom, sejak 2005, pengadilan Hak Asasi Manusia belum pernah lagi menyidangkan satu perkara pun. Hal ini jelas tidak menandakan nihilnya kejahatan HAM di Indonesia. Ini menandakan kurangnya respon pemerintah terhadap penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah daftar kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki namun belum ditindaklanjuti:

  • Peristiwa 1965
  • Penembakan Misterius (1982-1983)
  • Tanjung Priok 1998
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Trisakti dan semanggi 1998
  • Pepera Timor-Timur 1999
  • Peristiwa Wasior 2001-2002
  • Peristiwa Wamena 2003
  • Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998
  • Peristiwa Talang Sari 1989
  • Kasus dukun santet di Jawa Timur

Melihat salah satu kasus yang telah diputuskan melalui Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM di Abepura (2000). Pelanggaran tersebut melukai 105 orang sebagai korban kekerasan aparat. 3 di antaranya meninggal saat proses penyisiran dan 7 orang meninggal saat disiksa dan ditangkap. Apa hasil putusannya? Terdakwa kasus HAM Abepura divonis bebas.

Apakah Peradilan HAM dibuat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan HAM ataukah Peradilan HAM dibuat untuk melindungi para pelaku kejahatan HAM berat? Setidaknyam Komnas HAM berupaya untuk menghidupkan kembali (atau membenahi) pengadilan tersebut.

Latest articles