Home Berita Nasional Kepala Daerah di OTT Lagi, Kini Giliran Bupati Bogor Ade Yasin Ditahan...

Kepala Daerah di OTT Lagi, Kini Giliran Bupati Bogor Ade Yasin Ditahan KPK

35
Ade Yasin yang telah menggunakan rompi oranye (Foto: Ricardo/JPNN)

ENSIPEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. KPK melakukan penahanan terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin yang terjerat tindak pidana korupsi. Ade Yasin beserta beberapa orang diduga melakukan pemberian suap terhadap auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Plt. Juru Bicara KPK, Alif Fikri saat jumpa pers pada Kamis dini hari, (28/4/2022).

“Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat lalu Tim KPK bergerak untuk mengamankan pihak-pihak dimaksud,” kata Fikri.

Dalam penahanan ini, terdapat 12 orang yang ikut diamankan oleh KPK.

“Pada kegiatan operasi tangkap tangan, tim KPK mengamankan 12 orang pada Selasa 26 April sekitar 23.00 di Bandung dan Kabupaten Bogor,” ucap Ketua KPK, Firli Bihuri.

Namun demikian, KPK hanya menetapkan 8 tersangka yang dibagi menjadi pemberi suap dan penerima suap. Dari pihak pemberi suap terdapat nama-nama sebagai berikut:
Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023; Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah, Kasubbid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; dan Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sedangkan empat tersangka lainnya sebagai penerima suap yaitu Anthon Merdiyansah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Kasub Auditorat Jawa Barat III/Pengendali Teknis); Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor); Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa).

Motif utama pemberian suap ialah terkait pelaporan keuangan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Suap tersebut digunakan untuk mengkondisikan hasil audit Pemkab Bogor agar mendapat predikat Wajar Tanoa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 s/d 2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ungkap Firli.

Adapun nominal suap yang diberikan oleh Ade Yasin senilai 1.024 juta rupiah. KPK menyita uang tersebut dengan rincian yang terdiri dari Rp 570 juta tunai dan uang di rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta rupiah.