Hasil Survei: Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja KPK, Meratap Nasib Pemberantasan Korupsi

ENSIPEDIA.ID – Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas baru-baru ini mempublikasikan hasil survei terkait tingkat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil jajak pendapat tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden tidak puas dengan kinerja KPK saat ini.

Jajak Pendapat Litbang Kompas

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tersebut mewawancarai 506 responden yang tersebar di 34 Provinsi dalam rentang waktu 22-24 Februari 2022.

Pengambilan sampel responden dilakukan secara acak dengan memperhatikan proporsi dari jumlah penduduk di tiap provinsi. Responden minimal berusia 17 tahun.

Dalam survei ini, ditemukan bahwa 48,2% responden tidak puas dengan kinerja KPK, 43,7% responden puas dengan kinerja KPK, dan 8,1% lainnya menjawab tidak tahu.

Selain tentang kepuasan, Litbang Kompas juga melontarkan 3 pertanyaan lainnya.

32,7% responden menjawab bahwa hal yang harus diperbaiki ialah penindakan bagi pemimpi atau pegawai yang melanggar kode etik saat ditanyai tentang “Apa yang paling perlu diperbaiki dari KPK?”

Saat responden ditanyai tentang “Apa alasan Anda tidak puas terhadap kinerja KPK?” Mayoritas atau 34,3% dari mereka menjawab kinerja dewan pengawas yang tidak optimal dan 26,7% menjawab penurunan OTT.

Pengusutan kasus operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tren pemberitaan yang sering diikuti oleh responden. Hal ini dilihat dari pertanyaan “Apa pemberitaan terkait KPK yang paling sering Anda ikuti?” yang dijawab oleh responden sebanyak 47,7% ialah tentang OTT.

Hasil Survei Lainnya

Kinerja KPK juga dinilai merosot oleh Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 5 Desember 2021. Dalam survei tersebut, KPK bukan lagi sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik.

KPK pada survei tersebut kalah terpercaya dengan kepolisian. Angka kepercayaan kepada KPK adalah 12% sangat dipercaya, sedangkan kepolisian mendapatkan 16% sangat dipercaya.

Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan memberikan nilai merah pada KPK pada semester pertama tahun 2021 dengan nilai D atau “Buruk”. Menurut ICW, KPK pada saat itu hanya menangani 13 dari 60 kasus yang harus diselesaikan.

Lembaga Survei Indonesia juga pernah mengadakan survei terkait kepuasan terhadap kinerja KPK. Pada Desember 2020-Januari 2021, terdapat 51% responden yang tidak puas dengan kinerja KPK. Pada periode sebelumnya di November-Desember 2020, angka ketidakpuasannya hanya berada di 38,8%.

Meratapi Nasib Pemberantasan Korupsi

Melihat hasil survei tersebut, Indonesian Corruption Watch (ICW) angkat bicara. Mereka rupanya tidak kaget dengan hasil yang ditemukan oleh Litbang Kompas. Angka tersebut sudah bisa diduga dan ditebak.

“ICW tentu tidak lagi kaget mendengar dan membaca hasil jejak pendapat Litbang Kompas terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK. Sebab, kondisi lembaga antirasuah itu benar-benar berada di ujung tanduk, bahkan besar kemungkinan telah terjerumus ke arah yang keliru. Semua ini tak lain merupakan buah atas kinerja buruk seluruh Komisioner KPK dan anggota Dewan Pengawas,” ungkap peneliti di ICW.

Menurut peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, KPK saat ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Iklim penegakkan tindak pidana korupsi di KPK sudah tidak baik lagi selama Ketua KPK belum diganti.

“Saya tidak banyak berharap ada perubahan di dalam KPK. Kecil kemungkinan pimpinan KPK mau berubah. Satu-satunya harapan saya adalah tahun depan mereka tidak lagi terpilih menjadi pimpinan KPK,” ungkap Zaenur.

Ia merinci setidaknya ada 4 alasan mengapa KPK tidak dipercayai oleh publik lagi. Pertama, pimpinan KPK yang sudah ditolak dan tidak disenangi oleh aktivis antikorupsi. Kedua, ada banyak pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK. Ketiga, kurangnya kasus strategis yang diungkap oleh KPK. keempat, kinerja Dewan Pengawas KPK yang tidak dipercayai oleh publik.

Latest articles