Akses NIK Bakal Dikenakan Biaya Rp1000, Kemendagri: Untuk Pemeliharaan Server

ENSIPEDIA.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengenakan tarif biaya Rp.1000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut akan dituangkan dalam aturan terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkhusus dalam pemanfaatan data administrasi kependudukan.

Hal ini dikonfirmasi oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah dalam keterangan tertulis pada Kamis, (14/4/2022).

“Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented.”

Untuk Pemeliharaan Server

Tujuan dari pengenaan tarif akses NIK ini ialah salah satunya untuk pemeliharaan server Dukcapil Kemendagri yang kurang maksimal dan berusia puluhan tahun. Selain itu, perangkat keras yang digunakan juga harus diupgrade.

“PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna,” ungkap Zudan.

Pertimbangan peremajaan sistem kependudukan dan catatan sipil disiapkan untuk peningkatan kualitas layanan dan akurasi data. Penambahan pengguna dan kurangnya biaya dari APBN memunculkan gagasan untuk mengenakan tarif akses di sistem Dukcapil.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” lanjut Zudan.

Pengguna yang Dikenakan Tarif

Dirjen Dukcapil juga menjelaskan bahwa yang akan dikenakan tarif bukanlah individual, melainkan lembaga profit oriented yang menggunakan NIK dalam proses administrasinya. Pengguna hadir dari sektor swasta, contohnya seperti bank, asuransi, pasar modal, seluler, sekutitas.

Untuk lembaga pemerintah berbasis pelayanan publik tidak akan dikenakan biaya.

Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, RSUD, semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” ungkap Zudan.

Besaran Tarif dan Alternatif Pendanaan

Sebenarnya besaran tarif akses ini belum ditetapkan. Namun, isu terkait biaya Rp.1000 telah beredar di masyarakat. Kemendagri belum menetapkan biaya final. Hal tersebut akan ditetapkan dalam RPP PNBP.

Selain dari pungutan biaya akses, Kemendagri juga sedang mengajukan usul pendanaan kepada Bappenas dan World Bank.

Latest articles