Menimbang Pro dan Kontra Wacana Kepolisian di Bawah Naungan Kementerian

ENSIPEDIA.ID, Kendari – Institusi Polri saat ini sedang mengalami penurunan tingkat kepercayaan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya tagar #PercumaLaporPolisi yang beredar di media sosial. Namun, di awal tahun 2022, wacana lain tentang Polri kembali ramai dibicarakan, yaitu tentang usulan istitusi kepolisian tersebut kembali berada di bawah naungan kementerian.

Isu terkait pengusulan Polri kembali berada di bawah naungan kementrian diusulkan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhamnas), Agus Widjoyo. Menurutnya, Polri sehendaknya diletakkan di bawah naungan salah satu kementerian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dengan berada di bawah naungan lembaga yang bersifat politis, kebijakan terkait keamanan dan ketertiban Polri bisa dirumuskan secara operasional. Menurut Agus, Polri dan TNI memiliki kesamaan sebagai lembaga operasional.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketetiban perlu ada penegakkan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingat menteri oleh lembaga yang bersifat politis. Dari situ, perumusan kebijakan dibuat, dipertahankan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” ucap Agus, dikutip dari Suara.com (3/1/2022).

Di Indonesia sendiri, kata Agus belum ada lembaga khusus yang merumuskan terkait fungsi kemanan dalam negeri dalam kebijakan nasional. Apabila Polri tidak bisa dibebankan di Kementrian Dalam Negeri, ia memberikan opsi pembentukan dua lembaga, yaitu Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Lembaga tersebut bisa menjadi naungan Korps Bhayangkara sama seperti TNI yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan.

Polri dan Mekopolhukam Menjawab

Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Humas Polri, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sikap bahwa Polri tetap menjunjung tinggi Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

“Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) UU tersebut bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.” Artinya, polisi bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menkopolhukam, Mahfud MD menanggapi wacana tersebut dengan santai. Menurutnya, isu tentang pembentukan lembaga keamanan nasional merupakan wacana lama sejak setelah pemisahan Polri dari ABRI.

“Itu wacana publik yang sudah lama, lebih dari 20 tahun. Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu,” ucap Mahfud.

Seiring dengan pendapat Menkopolhukam, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, Polri seharusnya menjadi alat negara yang mandiri. “Misalnya, menyebut Polri harus mandiri sebagai alat negara,” ucap Tjahjo Seperti yang dikutip dari Kompas.com (2/1/2022)

Pembicaraan tentang perubahan Undang-Undang seharusnya dibahas melalui lembaga legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmah Sahroni merasa khawatir dengan dibentuknya kementrian khusus yang akan sebagai naungan Polri. Ia melihat pemindahan status Polri menjadi di bawah naungan sebuah kementerian akan menjadi bumerang, dengan kata lain bisa saja Polri digunakan sebagai alat politik.

Menimbang Pro dan Kontra Polri di Bawah Kementerian

Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) setuju dengan usulan Gubernur Lemhamnas. Ia menilai bahwa beban Polri saat ini terlalu besar dibandinkan dengan dinamika yang ada pada masyarakat.

“Saya sangat setuju sekali karena kalau melihat perkembangan dinamika masyarakat saat ini, beban Polri saat ini sangat besar, sangat besar sekali. Polri saat ini dasar hukumnya adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri langsung di bawah presiden,” ungkap Bambang yang dikutip melalui Tirto (5/1/2022).

Memasukkan Polri ke dalam kementrian akan meringankan beban Polri. Dengan adanya efek regulasi tersebut, Polri memiliki beban yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jika Polri dimasukkan di salah satu kementerian, maka paling tidak satu dari beban polri, yakni perencanaan akan hilang.

Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez berpendapat berbeda. Ia menjelaskan bahwa konsep kepolisian yang berada di bawah sebuah lembaga tidak bisa diadopsi di Indonesia yang bercirikan kesatuan.

“Itu tidak bisa diadopsi di Indonesia, apalagi mewacanakan di bawah salah satu kementrian.”

Ia juga mengkritik terkait dipersamakannya Polri dan TNI. Menurutnya, TNI dan Polri sangatlah berbeda. TNI bisa diletakkan di bawah naungan Kementrian Pertahanan karena TNI tidak memiliki fungsi penegakkan seperti yang kepolisian miliki.

Fungsi penegakkan yang dimiliki Polri sangatlah vital dan tidak boleh ada campur tangan dengan pihak lain. Jangan sampai Polri ketika berada di bawah kementrian, ada kepentingan-kepentingan politis yang bisa merusak keadilan.

“Kalau wacana ini diteruskan, dengan meletakkan kepolisian di bawah kementrian, akan ada kemungkinan intervensi-intervensi politi yang mempengaruhi upaya penegakkan hukum. Jadi, bentuk ideal kepolisian Indonesia, ya, seperti sekarang ini,” kata Hemi dalam wawancara bersama Tirto (4/1/2022).

Hemi juga menambahkan bahwa jika kinerja Polri dianggap mengecewakan, maka yang harus diperbaiki ialah internalnya, bukan semerta-merta harus diletakkan di bawah kementrian.

Latest articles