ENSIPEDIA. ID, KENDAL – Pemilu 2024 baru akan digelar kurang lebih satu tahun lagi. Namun, partai dan penyelenggara sudah harus mempersiapkan diri sejak saat ini.
Partai-partai akan menyiapkan kandidatnya untuk maju dalam pemilu 2024. Untuk mencari suara, para kandidat diharuskan mempunyai strateginya sendiri. Namun, acap kali cara yang salah juga ditempuh untuk mendapatkan kursi di pemerintahan, salah satunya dengan politik identitas.
Lantas, apa itu politik identitas?
Politik Identitas Adalah Alat
Politik Identitas mengacu pada aktivitas politik di mana seseorang atau sekelompok orang dengan identitas suku, agama dan ras yang sama berusaha mempromosikan kepentingannya guna mendapat pengakuan dari publik.
Tak hanya menggaungkan isu SARA, politik identitas juga mencakup identitas lain seperti gender, profesi, budaya, ekonomi, hingga jenis kelamin.
Suatu kelompok sosial yang merasa didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan akan lebih berpotensi menggunakan politik identitas sebagai alat.
Seperti halnya dalam buku Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007) karya Cressida Heyes yang menyebutkan bahwa politik identitas sebagai suatu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoritik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan tertentu.
Untuk memperjelas arti politik identitas, diperlukan sebuah contoh yang menggambarkan bagaimana hal itu terjadi. Politik identitas yang sangat sering muncul saat kampanye pemilu adalah memilih pemimpin yang didasarkan oleh agama yang sama.
Ada kandidat yang sering kali membawa unsur agama untuk meraup suara warga. Dengan dalih mencari pemimpin yang tepat, mereka sengaja menjatuhkan lawannya lewat cara tersebut.
Bahaya Politik Identitas bagi Persatuan Bangsa
Jika dilihat sepintas, politik identitas mampu menyatukan suatu kelompok dan menumpuk satu kekuatan yang sama. Namun, di sisi lain hal itu akan memecah kelompok itu dengan kelompok yang lain.
Politik identitas akan mengiring opini suatu masyarakat dengan identitas yang sama untuk beranggapan bahwa mereka yang memiliki identitas berbeda tidak panas untuk menjadi pemimpin.
Tak pandang bulu, politik identitas dapat digunakan oleh pihak manapun. Baik minoritas maupun mayoritas. Kelompok minor menggunakan politik identitas untuk menyatukan mereka dan memperoleh dukungan. Sementara itu, kelompok mayor menggunakan politik identitas untuk semakin memperkuat eksistensinya dan menumbangkan minoritas.
Dalam nuansa pemilu 2024, politik identitas sebaiknya dihindari agar tidak terjadi perpecahan antar kelompok dan membuat kubu-kubu baru hanya untuk mendukung pilihannya. Masyarakat juga diminta selektif dalam memilih pemimpin dan sadar akan bahaya dari politik identitas.