Mengaku Sakit Tetapi Sempat Jalan-Jalan di Mall, KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon

ENSIPEDIA.ID, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy lantaran meminta penundaan pemanggilan dengan alasan sakit. Namun, ia ternyata masih sempat untuk jalan-jalan ke mall di tengah sakit yang dideritanya itu.

“Beberapa hari sebelum kami melakukan penjemputan, tim kami juga sudah melakukan pengawasan dan kebetulan bersangkutan ada di Jakarta,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

Richard diketahui dijemput paksa oleh anggota KPK di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Jakarta Barat. Ia berdalih sedang menjalani perawatan medis.

“Pada saat dalam pengawasan kemarin itu hanya cabut jahitan dan suntik antibiotik. Kemudian masih sempat jalan-jalan di mal, artinya ini dalam keadaan sehat,” kata Karyoto.

Karyoto juga mengungkapkan bahwa KPK sudah berkonsultasi mengenai kesehatan Richard kepada dokter yang menanganinya guna menanyakan sejauh mana sakit yang telah diderita oleh Wali Kota Ambon tersebut.

“Kami pesan kepada penyidik coba ditanyakan kepada tim dokter menanyakan sejauh mana tingkat sakitnya itu,” ujarnya.

Selain itu, diketahui sebuah fakta bahwa ini merupakan pemanggilan kedua Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Awalnya memang ini adalah panggilan kedua sebagai tersangka dan yang bersangkutan melalui pengacaranya membuat permohonan untuk ditunda dengan alasan sakit. Sakit dalam istilah perundang-undangan adalah alasan yang patut dan wajar. Namun, kalau keadaan sakit ini hanya dijadikan alasan bisa menjadi hal-hal yang merugikan yang bersangkutan,” ungkap Karyoto.

Selain Richard, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.

Atas perbuatannya, tersangka Amri selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun tersangka Richard dan Andrew sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles