Menerka Nasib Jakarta setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

ENSIPEDIA.ID, Kendari – Pemindahan ibu kota sudah di depan mata. Walaupun masih banyak perdebatan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), RUU IKN telah ditetapkan untuk dibahas pada rapat paripurna (18/1/2022). Presiden Jokowi juga telah memilih nama Nusantara sebagai nama baru ibu kota yang terletak di Kalimantan Timur tersebut. IKN Nusantara yang memiliki luas 256.142 hektare tersebut akan menggantikan kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan nasib DKI Jakarta ke depannya?

Pemilihan sebuah lokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru tentunya berdampak pada kedudukan Jakarta sebagai ibu kota saat ini.

Kedudukan dan Nama Jakarta Nantinya

Potret Macet Jakarta (Getty Images)

Sebelum IKN Nusantara ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru, Jakarta akan tetap beroperasi sebagai ibu kota. Hal ini seperti yang tertulis pada RUU IKN pasal 39 angka 1. Setelah melepaskan ke-ibukota-an, Jakarta akan tetap menjadi provinsi dengan otomomi khusus.

Provinsi Jakarta nantinya tetap akan mempertahankan kekhususannya. Staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadiawati mengungkapkan bahwa Jakarta akan tetap mengembang fungsi khusus. Pemerintah akan melakukan revisi terkiat UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.

Nama Provinsi DKI Jakarta pastinya akan dilakukan perubahan karena bukan sebagai ibu kota lagi. Kemungkinan akan menjadi Jakarta atau Jakarta Raya saja, kita tunggu saja pembahasan undang-undangnya.

New York Versi Indonesia

Jakarta di Malam Hari (Jakarta.go.id)

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia meyakini bahwa Jakarta tetap akan menjadi pusat aktivitas masyarakat Indonesia. Apakah bisnis, pendidikan, industri, atau yang lainnya.

“Ya mungkin kalau belajar dari pengalaman-pengalaman di negara lain, misalnya di Amerika dari New York ke Washington DC, NY kemudian berkembang menjadi kota bisnis, mungkin bisa saja jadi seperti itu. Bisa jadi begitu,” ungkap politisi tersebut.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo berpendapat bahwa Jakarta bisa saja bergerak seperti New York, Amerika Serikat menjadi kota perekonomian.

“Statusnya seperti New York di Amerika Serikat. IKN adalah Washinton DC. Tapi peranan New York sebagai pusat ekonomi membuat tetap sangat penting,” kata Roy dikutip melalui Tirto.id.

Namun demikian, skema Jakarta sebagai kota ekonomi juga harus memperhatikan kebijakan regulasi perizinan. Jika perizinan tetap dilakukn secara sentralisasi di pusat ibu kota baru, kemungkinan besar pihak swasta juga akan menyusul ke Kalimantan.

“Jika perizinan dan kebijakannya sangat sentralistis, semua ditetapkan pemerintah pusat, pasti swasta akan mendekati pusat kekuasaan. Jadi ikut pindah ke IKN baru. Begitu sebaliknya,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah Prov. DKI Jakarta sedang melakukan kajian dalam rangka menyiapkan Jakarta sebagai pusat ekonomi, pendidikan, atau lainnya.

“Ini sedang kami godok. Kami sedang rumuskan. Pak Gubernur juga sudah minta nanti akan melibatkan para pakar untuk merumuskan bersama-sama melibatkan publik, idealnya DKI Jakarta seperti apa,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Nasib Gedung-Gedung di Jakarta

Kantor Kementrian Keuangan (Kemenkeu.go.id)

Seperti yang kita ketahui bahwa di Jakarta ada banyak sekali aset-aset berupa gedung pemerintahan. Di sisi lain, pembagunan kompleks pemerintahan di IKN Nusantara gencar dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana nasib gedung-gedung pemerintahan tersebut?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencanangkan aset pemerintah di Jakarta akan dilakukan pemanfaatan agar tidak mubazir.

“Pemanfaatan Barang Milik Negara jadi penting, komplek yang ada di Jakarta ini dan konsolidasi dari berbagai bangunan-bangunan yang ada di ibu kota sekarang ini yaitu Jakarta. Ini akan jadi proses kritikal yang nanti akan diterjemahkan dalam rencana induk untuk pembangunan IKN yang lebih detail,” ucap Sri Mulyani.

Pemanfaatan gedung tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara menyewakan aset untuk kebutuhan pembangunan di IKN Nusantara. Direktur Barang Milik Negara, Dirjen Kekayaan Negara, Kemenkeu, Encep Sudarwan membeberkan bahwa dana proyek pembangunan IKN berasal dari APBN salah satunya dari pemanfaatan aset di Jakarta.

“Aset yang di Jakarta itu kami optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan di Ibu kota baru. Tidak selalu dijual, bisa juga kita kerja samakan dengan diberi waktu 30 tahun atau beberapa tahun, nanti uangnya digunakan di sana,” ujar Encep.

Latest articles