ENSIPEDIA.ID, KENDAL – Isu mengenai sistem keamanan negara memang menjadi topik hangat media Indonesia beberapa bulan ini. Banyak data-data negara yang bocor dan diduga dijual di forum gelap oleh pelaku pembobolan. Kasus tersebut jelas membuat masyarakat khawatir dan ragu dengan kinerja badan pemerintahan yang menaungi bidang siber.
Dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Bakamla (Badan Keamanan Laut) di Komplek Parlemen, Jakarta pada Kamis (22/9) menyatakan Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Belanja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 senilai Rp624 miliar. Jumlah ini naik Rp69 miliar dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp554,6 miliar.
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000. Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam rapat tersebut.
Rincian anggarannya yaitu sebesar Rp407.146.873.000 digunakan untuk program dukungan manajemen Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian sisanya Rp217.224.610.000 untuk keamanan dan ketahanan Badan Siber dan Sandi Negara.
Salah satu fokus BSSN adalah meningkatkan keamanan dan ketahanan siber Indonesia sehingga serangan siber seperti yang dilakukan Bjorka dapat ditahan dan diantisipasi.
Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir dalam rapat langsung merespon diketuk palunya RAPBN BSSN atau disetujuinya anggaran lembaga yang dipimpinnya itu.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN, tapi kami berharap dengan dinamika yang dinamis, terutama tantangan ruang siber tetap nanti kami akan melihat dinamika. Sekali lagi terima kasih dan kami menerima putusan akan kami laksanakan semaksimal mungkin,” tutur Hinsa.