Kemenkeu Pangkas Anggaran Semua Menteri, Untuk Apa?

ENSIPEDIA.ID, KENDAL – Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan akan memangkas anggaran dana belanja seluruh kementerian dan lembaga senilai Rp24,5 triliun tahun anggaran 2022. Hal ini diputuskan dengan terbitnya Surat Menteri Nomor S-458/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dari kenaikan harga energi dan pangan akibat tidak stabilnya geopolitik dan kondisi ekonomi global. Hal tersebut jelas dapat menganggu pemulihan ekonomi nasional. Sehingga kini pemerintah disebut memiliki cadangan dana dalam rangka mempersiapkan diri.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ikut mengeluarkan pendapatnya terkait pemberitaan tersebut.

“Kementerian/lembaga (K/L) diminta menyisihkan total (seluruh KL) Rp 24,5triliun untuk cadangan bila terjadi kebutuhan mendesak yang diakibatkan kenaikan harga komoditas energi dan pangan,” kata Isa kepada Kompas.com, Senin (30/5/2022)

Ia melanjutkan, dana cadangan tersebut diluar cadangan pemerintah yang sebelumnya sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dua minggu yang lalu.

Dilansir dari kompas.com, berdasarkan persetujuan Banggar, pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 291 triliun sejak pekan lalu. Nilainya kini mencapai Rp 443,6 triliun dari alokasi awal Rp 152,5 triliun.

Jadi, dana ini merupakan dana “jaga-jaga” pemerintah apabila anggaran belanja subsidi energi dan kompensasi kurang.

Di setiap anggaran tahunan, pasti akan tertera dana belanja pegawai dan operasional. Lalu, apakah tambahan cadangan dana tersebut ikut “menggaruk” gaji dan tunjangan ASN?

Jawabannya adalah tidak. Karena salah satu syarat penambahan cadangan yaitu dengan pengecualian belanja pegawai dan belanja operasional, seperti yang tertuang di Surat Edaran S-458/MK.02/2022.

Tak hanya dana belanja pegawai yang tidak dikeruk, ada juga belanja anggaran pendidikan, belanja perlinsos PB1, bansos PKH, kartu sembako, dan termasuk juga belanja barang non-operasional belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan, tujuan utama pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh belanja K/L disesuaikan dengan tujuan tersebut.

“Sama seperti tahun 2020, fokus kita melindungi rakyat dari pandemi, maka seluruh belanja K/L disesuaikan untuk itu,” ucapnya.

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai bidang sosial-hukum, sosial-budaya, geografi, dan astronomi.

Latest articles