Kasus Nurhayati, Berawal dari Laporkan Korupsi Kepala Desa, Menjadi Tersangka, Hingga Status Dibatalkan

ENSIPEDIA.ID, Jember – Beberapa waktu ini warganet dihebohkan dengan kasus dari Nurhayati, salah seorang Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang dijadikan sebagai tersangka atas terkait kasus korupsi oleh Polres Cirebon.

Banyak yang menganggap bahwa penetapan Nurhayati sebagai seorang tersangka tidaklah tepat. Pasalnya, Nurhayati merupakan orang yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi mantan Kepala Desa Citemu, Supriyadi. Nurhayati melaporkan kasus korupsi kepada Satreskrim Polres Cirebon berkaitan dengan penyalahgunaan APBDes tahun 2018-2020.

Kasus tersebut kemudian menjadi pemberitaan setelah dia meluapkan curhatannya dalam sebuah video yang tersebar ke berbagai grup Whatsapp ataupun sosial media. Dalam video yang berdurasi 2.51 tersebut, Nurhayati meluapkan kekecewaannya karena dirinya yang awalnya merupakan pelapor berubah status menjadi seorang tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar mengungkapkan alasan ditetapkannya Nurhayati sebagai seorang tersangka.

Menurutnya, alasan ditetapkannya Nurhayati sebagai tersangka berawal dari pengungkapan kasus korupsi oleh S dalam penggunaan APBDes tahun 2018-2020.

“Kami dari Polres Cirebon Kota melakukan pengumpulan alat bukti sampai dengan penyidikan dan penetapan tersangka kepada S,” kata Fahri, seperti dilansir dari detik.

Menurut Fahri, berkas atas nama Supriyadi yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai P19 atau berkas dinyatakan tidak lengkap. Menindaklanjuti hal tersebut, maka penyidik melengkapi berkas tersebut sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Berdasarkan petunjuk tersebut, maka pihaknya pun melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap Nurhayati. Petunjuk tersebut seperti yang tertuang dalam berita acara koordinasi dan konsultasi.

Meskipun hingga saat ini Jaksa masih belum menemukan bukti bahwa Nurhayati terlibat dalam kasus korupsi, tetapi yang bersangkutan dinilai ikut terlibat terkait dengan penyalahgunaan uang APBDes yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu, Supriyadi.

“Ada pelanggaran yang dilakukan oleh tindakan oleh Nurhayati. Yaitu pasal 66 Permendagri no 20 tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan,” ujar Fahri.

“Seharusnya saudari Nurhayati sebagai bendahara keuangan ini seharusnya memberikan uang kepada kaur atau kasi pelaksana anggaran. Akan tetapi uang itu tidak diserahkan kepada kaur atau kasi pelaksana kegiatan, namun diserahkan kepada kepala desa atau kuwu,” imbuhnya.

Menanggapi pemberitaan ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa kasus tersangka Nurhayati akan dicabut setelah pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Terkait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (kades) maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak perlu lagi datang ke Kementerian Polhukam. Kementerian Polhukam telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Insyaallah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” kata Mahfud, seperti dilansir dari CNN.

Mahfud juga menegaskan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi akan tetap dilanjutkan. Ia mengajak masyarakat agar tidak perlu takut untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles