JHT yang Terkumpul Capai Rp550 Triliun, Pemerintah Tepis Isu Dana JHT untuk Pembangunan IKN

ENSIPEDIA.ID – Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 bahwasanya menjamin hari tua (JHT) akan menentukan kepada peserta jika telah mencapai usia pensiun (56 tahun), mengalami cacat tetap, dan meninggal dunia.

Belakangan ini beredar isu bahwa JHT yang terkumpul mencapai Rp550 triliun. Kebutuhan dana tersebut setara dengan kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp466 triliun. Beberapa pihak menduga bahwa dana JHT digunakan sebagai pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.

Permenaker Ini Diduga Memiliki Kepentingan Politis

Amanat peraturan tersebut menjadi perbincangan publik. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa dengan aturan ini, pemerintah memiliki kepentingan lain.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti kecurigaan Permenaker ini akan dipakai untuk kepentingan lain.

“Harusnya Permenaker sejalan dengan PP. Ini bisa digugat ke MA. Jadi Permenaker itu penuh dengan kepentingan politik. Ada kepentingan mau menggunakan dana,” ungkap Trubus kepada CNNIndonesia.com (16/2/2022).

Digunakan untuk Pembangunan IKN

Dugaan penggunaan dana JHT untuk kepentingan pembangunan IKN dikeluarkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat dalam sebuah Kanal Youtube.

Mirah menyebut pemerintah ngotot menahan dana yang bukan miliknya. “Orang bukan danaya, dana orang, dana masyarakat, dana rakyat, para pekerja buruh kok ditahan-tahan, ada apa gito loh?”

Ia pun menghubungkan dengan proyek pembangunan IKN yang pengangarannya belum jelas.

“Di satu sisi, ada pembangunan IK baru, dan belum jelas juga tuh anggaran,” lanjutnya.

Dalam dugaan yang ia bicarakan, Mirah berpendapat bahwa sah-sah saja menghubungkan penganggaran IKN dengan dana JHT selama masih sebuah dugaan.

“Tapi kalau dikoneksikan ya sah-sah saja, yang terpenting adalah kita kan dugaan-dugaan, boleh saja,” bela Mirah, dikutip dari kanal Youtube konsultan media dan politik, Hersubeno Point (12/5/2022).

Pemerintah Bantah Isu dana JHT untuk IKN

Dugaan tersebut dibantah oleh tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan, Wandy Tutoroong. Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara tentunya dianggarkan dari APBN, badan usaha pemerintah, dan investasi swasta. Apalagi pembangunan kawasan inti, tentunya menggunakan APBN.

“Ini proyek jangka panjang yang skemanya masih tetap dengan sebelumnya sudah disampaikan. Ada porsi APBN, kerja sama pemerintah-badan usaha, dan investasi swasta,” jawab Wandy saat diwawancarai oleh IDN Times (15/2/2022).

Kementrian ketenagakerjaan juga menepis tudingan tersebut. Staf Khusus Kemnaker, Dita Indah menjawabnya dengan tegas, “Gak ada (untuk pembangunan IKN)”.

Ia pun menambahkan bahwa dana JHT akan dikelola secara transparan. Para peserta jaminan bisa melihat kondisi saldo JHT secara berkala di ponsel masing-masing.“

“Peserta dapat melihat saldo secara real time melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Dan setiap tahun BP Jamsostek menambahkan rincian JHT beserta pengembangannya melalui email peserta,” kata Dita Times (14/2/2022).

Latest articles