Isu Doxing Akibat Kritik Kominfo Menambah Potensi Pelanggaran Privasi PSE

ENSIPEDIA.ID, Jember – Sudah beberapa hari ini pemerintah melalui Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) memblokir situs yang tidak terdaftar dalam PSE (Penyelenggaraan Sistem Elektronik), seperti Epic Games, Paypal, DOTA 2, hingga Steam.

Pemblokiran ini pun mendapatkan kritikan yang keras dari warganet, terutama para gamers maupun freelance karena dengan diblokirnya situs-situs tersebut membuat pekerjaan mereka sedikit terganggu.

Warganet juga membuat sebuah forum diskusi #BlokirKominfo di Twitter Space guna membahas berbagai masalah yang ada di peraturan kominfo yang belakangan ini menjadi masalah bagi sebagian orang.

Sayangnya, diskusi tersebut mendapatkan sedikit “gangguan” dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti dilansir dari akun Facebook Teguh Aprianto, dua orang yang terlibat dalam diskusi tersebut, yakni Tretan Muslim dan Hafiz Habis mendapatkan serang digital dalam bentuk teror di aplikasi WhatsApp pribadi mereka.

Selain dari dua orang tersebut, Resi Respati yang merupakan salah satu aktivis siber juga mendapatkan spam di WhatsApp dari sejumlah nomor tidak dikenal. Selain itu, akun telegramnya juga beberapa kali berusaha diambil-alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Karena cukup vokal di #ProtesNetizen dan #BlokirKominfo, kemarin malam hingga sekarang @resir014 menjadi korban doxxing. WhatsApp miliknya dispam oleh sekumpulan nomor tak dikenal dan ada percobaan pengambilalihan akun Telegram,” tulis Teguh dalam akun Twitter @secgron

“Nomor HP milik @resir014 sempat diambilalih dan tidak bisa menerima SMS selama 12 jam. Pelaku sempat memiliki akses ke SMS karena bisa mengakses OTP Telegram. Untungnya 2FA diaktifkan, jadi bisa mencegah,” tuturnya.

“Dari TRACE (Tim Reaksi Cepat) mencatat setidaknya ada 6 korban yang mengalami serangan digital terkait dengan #BlokirKominfo. Semuanya adalah orang-orang yang ikut berkampanye #BlokirKominfo. 4 orang software engineer (1 orang bahkan masih berusia 14 tahun), 1 orang illustrator dan 1 orang figur publik,” tulis Teguh Aprianto di akun Facebook pribadinya.

Dengan maraknya upaya peretasan dan doxing para pengkritik kebijakan Kominfo terkait PSE, membuat kita semakin mempertanyakan terkait dengan terjaganya privasi digital yang ada di Indonesia. Benarkah Kominfo menjamin hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam dunia digital khususnya keterkaitan dengan privasi.

Terlebih lagi, masih ditemukannya pasal “karet” dalam Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2021, seperti Pasal 9 ayat 3 dan 4 serta Pasal 14 ayat 3 yang memungkinan Kominfo untuk menghapus konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Tentu pasal ini berpotensi sebagai upaya pengekangan terhadap hak berpendapat dari setiap orang di platform digital.

Selain itu, pada Pasal 36 juga menyatakan bahwa penegak hukum dapat meminta konten komunikasi dan data pribadi kita kepada platform yang sudah terdaftar di PSE. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena berpotensi untuk membatasi atau menghabisi pergerakan pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah

 

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles