Indonesia Punya Kekayaan 11.000 Triliun, Bisa Melunasi Hutangnya yang 6.000 Triliun?

ENSIPEDIA.ID, Jember – Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), nilai aset kekayaan negara Indonesia tahun 2020 meningkat sebesar Rp 631,14, sehingga total nilai asetnya sebesar Rp 11.098,67 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2020, nilai aset milik negara tahun 2020 mencapai Rp 6.585 triliun atau 59,3% dari total aset yang mencapai Rp 11.098 triliun tersebut.

Kenaikan aset tersebut menurutnya karena adanya revaluasi aset ataupun barang milik negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Terjadi peningkatan nilai sebesar Rp 4.397 triliun, jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN,” ujar Ronald Silaban dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara secara virtual sepertu dilansir dari cnbc Indonesia.

Ronald juga menyebutkan bahwa nilai aset ini dilihat dari segi neraca sumber penerimaan negara.

“Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari Rp4.000 triliun, ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan,” ujar Rionald Silaban.

Pada triwulan III-2021 menurut catatan Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD423,1 miliar atau setara dengan Rp. 6.008 triliun.

Artinya, utang luar negeri Indonesia mengalani peningkatan sebesar 3,7% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya 2,0% (yoy).

Menurut Erwin Haryono, Direktur Komunikasi BI mengatakan bahwa peningkatan utang luar negeri terjadi pada publik serta swasta.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta,” kata Erwin Haryono, seperti dilansir dari okezone.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan utang luar negeri pemerintah yang mengalami tren penuruan. Utang luar negeri pemerintah pada triwulan III-2021 sebesar USD 205,5 miliar atau tumbuh 4,1%. Hal ini lebih rendah daripada pertumbuhan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 4,3% (yoy).

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG,” paparnya.

Padahal utang luar negeri pemerintah sudah diatur secara hati-hati, teruji, serta akuntabel yang diutamakan untuk mendukung belanja prioritas dari pemerintah, termasuk juga usaha untuk mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan kepemilikannya, utang luar negeri pemerintah dominan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan presentase 88% dan sisanya, yakni 12% merupakan hasil dari pinjaman.

Utang pemerintah dari surat berharga negara tercatat sebesar Rp 5.887,67 triliun yang terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.609,79 triliun serta SBN valan sebesar Rp 1.280,88.

Adapun utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 823,85 triliun, dengan rincian Rp 12,52 triliun dari pinjaman dalam negeri serta Rp 811,33 triliun dari pinjaman luar negeri. Utang pinjaman luar negeri tersebut berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp 306,18 triliun, multilateral sebesar Rp 463,67 triliun serta dari commercial banks sebanyak Rp 41,48 triliun.

 

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles