Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun dan Jadi Terparah Sejak Reformasi, Respon KPK?

ENSIPEDIA. ID, KENDAL – Organisasi internasional non-pemerintah Transparency International merilis hasil survei tahunan yang menilai tingkat korupsi di sebuah negara. Organisasi ini berasal dari Jerman dan mempunyai tujuan memerangi korupsi.

Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 180 negara. Kabar buruknya poin Indonesia di tahun ini menurun dari 38 menjadi 34. Penurunan ini menjadi yang paling buruk sejak 1995.

Menanggapi hal tersebut, KPK menyebut menurunnya IPK Indonesia 2022 sejatinya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga anti-korupsi saja.

“Sehingga pencapaiannya pun menjadi tanggung jawab sekaligus peran bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu lah KPK senantiasa mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/2).

Menurut Ali, penilaian IPK memuat berbagai aspek sehingga dapat dipengaruhi oleh banyak hal di institusi, kondisi politik di suatu negara, ekonomi hingga sosial masyarakat.

Pemerintah juga telah menyebarkan pendidikan anti-korupsi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan hingga masyarakat juga turut diikutsertakan agar pendidikan ini dapat masuk hingga ke bagian terdalam lingkungan sosial warga negara.

Sementara untuk pencegahan korupsi, KPK menginginkan agar semua pihak ikut berkomitmen dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari KPK. Hal ini untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi bisa berjalan dengan maksimal dan menilai apakah cara tersebut dapat efektif memerangi korupsi.

KPK bersama dengan aparat penegak hukum juga menjamin penindakan korupsi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum, sehingga dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku.

“Demikian halnya pada aspek penindakan, dimana KPK bersama aparat penegak hukum lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi harus memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan prosedur hukum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera para pelakunya dan pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery),” kata Ali.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tindak pidana korupsi dapat terjadi karena disebabkan kurangnya komitmen penyelenggara negara dalam melakukan pencegahan korupsi.

“Kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 saya kira ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan,” kata dia pada Selasa 31 Januari 2023

Pahala menyebut salah satu contoh KPK dalam mencegah korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang melibatkan kementerian dan lembaga. Seperti halnya di pelabuhan yang mengupayakan pelayanan cepat dan murah.

“Kita ada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) mencoba mendudukkan bersama 16 lembaga yang main di pelabuhan termasuk buruh, susahnya setengah mati. Begitu bisa, mau bilang bikin pelabuhan yang cepat dan murah itu setengah mati lagi,” ujar dia di Pullman Hotel, Jakarta.

Dari lika-liku yang terjadi, Pahala mengatakan di 2017 lalu Komisi pernah mengirim surat ke Presiden Jokowi. Isinya adalah permohonan agar pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat diperkuat. Namun, pihaknya mengatakan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah atas rekomendasi itu.

“Padahal isi rekomendasinya hanya empat. Pertama, perkuat APIP, jumlah cukup, wewenang cukup, dan anggaran cukup. Tapi kan sampai sekarang enggak terjadi,” kata Pahala.

Menilai hal tersebut, Pahala menuturkan perlu adanya terobosan besar yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Termasuk komitmen dari pemerintah daerah untuk ikut berani mencegah tindak pidana korupsi di wilayah yang dipimpinnya.

Sebelumnya, berdasarkan poin IPK yang dikeluarkan untuk tahun ini menunjukkan Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara. Poin untuk Indonesia adalah 34 sedangkan di tahun 2021 kemarin sebesar 38. Diketahui, rentang skor IPK adalah 0 hingga 100. Poin 0 artinya sangat korup sedangkan 100 sangat bersih.

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai bidang sosial-hukum, sosial-budaya, geografi, dan astronomi.

Latest articles