Hukuman Mati Bukan Solusi dari Pemberantasan Korupsi

ENSIPEDIA.ID, Jember – Wacana hukuman mati bagi para koruptor Asabri dan Jiwasraya yang diusung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin menuai dukungan dari berbagai pihak. Namun, ada juga pihak yang kontra dengan wacana tersebut.

Korupsi memang merupakan sebuah tindak pidana yang masih dan sering dilakukan oleh para pejabat negara Indonesia hingga saat ini. Ada yang berasal dari BUMN, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga menteri sekalipun.

Kasus-kasus korupsi yang menghabiskan uang negara dengan jumlah yang besar pun sering terjadi, seperti Jiwasraya, Hambalang, e-KTP hingga Bantuan Sosial (Bansos) bagi yang terdampak COVID-19.

Permasalahan-permasalahan ini sering menjadi topik yang panas di media masa. Sangking banyaknya koruptor, hingga muncul wacana hukuman mati bagi para koruptor. Lantas, apakah hukuman mati akan efektif untuk mengadili para koruptor? Simak penjelasannya di bawah ini.

Lebih Baik Memperbaiki Sistem Pengawasan

hukuman-mati-bukan-solusi-dari-pemberantasan-korupsi

Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Meidina Rahmawati tidak setuju dengan adanya wacana hukuman mati tersebut. ICJR tetap teguh memegang pendirian menolak adanya hukuman mati.

“Intinya itu narasi populis,” ujar Meidina seperti dilansir dari Tirto.

Mendina menyatakan bahwa ICJR menilai tidak ada satu pun problematika kejahatan, termasuk korupsi, yang tuntas begitu saja akibat menerapkan hukuman mati. Ketimbang merealisasikan wacana tersebut, Medina menyarankan agar pemerintah memperbaiki kinerja sistem pengawasan dalam mencegah korupsi

“Pembaruan sistem pengawasan yang harus dirombak ketimbang bersikap reaktif dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap kasus-kasus individual,” kata Meidina.

ICJR juga menganggap bahwa penerapan hukuman mati tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. ICJR memaparkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2019, negara-negara teratas yang berhasil menekan angka korupsi faktanya tidak menerapkan hukuman mati, seperti Finlandia, Denmark ataupun Selandia Baru.

Negara tetangga Indonesia, Singapura, juga tidak menerapkan hukuman mati, tetapi justru menjadi negara dengan Indeks persepsi korupsi tertinggi di kawasan Asian Tenggara. Sebaliknya, negara yang menerapkan hukuman mati terhadap kasus korupsi justru memiliki nilai IPK yang rendah serta berada pada urutan bawah, seperti China (80), Indonesia (85), dan Iran (146).

Terlebih lagi, jika memang wacana itu direalisasikan, maka Indonesia harus siap untuk kehilangan kerja samanya di bidang pemberantasan korupsi dengan banyak negara yang tidak setuju adanya hukuman mati bagi para koruptor.

“Narasi pidana mati menandakan bahwa pemerintah berpikir pendek atas penanganan korupsi di Indonesia,” pungkas Meidina

Hukuman Mati Tak Memberi Efek Jera

hukuman-mati-bukan-solusi-dari-pemberantasan-korupsi

Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan, ragu bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Sebabnya, menurutnya efek jera dapat diperoleh dengan cara lain, yaitu pemberian hukuman fisik serta pemiskinan para koruptor.

Wacana hukuman mati menurut Kurnia Ramadhan hanyalah jargon politik belaka. Menurutnya, lebih baik kejaksaan agung memperbaiki kualitas penegakkan hukum dibalik banyaknya pemotongan masa hukuman untuk koruptor.

“Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi,” ujar Kurnia, seperti dilansir dari tirto.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Transparency International Indonesia (TII) pun tidak sepakat dengan wacana tersebut. Tindakan tersebut merupakan tanda kebuntuan dalam menangani kasus korupsi.

“Pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang belum optimal dan wacana pemiskinan bagi para koruptor justru layak untuk dipertimbangkan,” ujar Direktur LBHM, Afif Abdul Qoyim.

Hukuman Mati Melanggar Hak Asasi Manusia

hukuman-mati-bukan-solusi-dari-pemberantasan-korupsi

Ketidaksetujuan terhadap hukuman mati juga datang dari ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik. Ia menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang pasti antara hukuman mati dengan efek jera yang ditimbulkan.

“Tidak ada korelasi antara penerapan hukuman mati dengan upaya pencegahan dan efek jera di dalam pemberantasan tindak korupsi”, ujarnya, seperti dilansir dari Okezone.

Taufan juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan wacana hukuman mati. Menurutnya, hidup adalah hak paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi.

“Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia, dalam berbagai kajian PBB menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati,” ucapnya.

“Resolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia,” tuturnya.

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles