Fasilitas Perusahaan yang Dipakai Karyawan Bakal Kena Pajak!

ENSIPEDIA. ID, Kendal – saat ini lazim kita temukan karyawan yang mendapat fasilitas dari perusahaan tempatnya bekerja, seperti mobil, laptop, HP dan barang-barang berguna lainnya. Sesuai namanya, barang-barang tersebut adalah fasilitas dari perusahaan yang dipinjamkan secara cuma-cuma. Namun, sekarang pemerintah bakal mengenakan pajak atas fasilitas tersebut.

Pajak atas Natura

Fasilitas mobil, rumah dan barang-barang tertentu dari perusahaan bakal kena pajak | Pixabay

Imbalan natura/kenikmatan menurut KBBI adalah barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (dalam pembayaran), contohnya seperti fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawainya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal memberikan keterangan, “Jadi, fasilitas tadi akan dianggap sebagai penghasilan dan di perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya.” Ketentuan ini termuat dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Fasilitas perusahaan selama ini tidak dianggap penghasilan dan tidak tertuang di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak atau SPT, yang artinya tidak dikenakan pajak atasnya. Di perusahaan pun, fasilitas tersebut tidak dibebankan sebagai biaya.

Dalam peraturan baru yang ada di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, fasilitas-fasilitas perusahaan akan masuk ke dalam SPT sebagai penghasilan. Namun, Yon belum membuat rumus untuk menghitung penghasilan atas natura atau fasilitas yang diterima karyawan itu.

Natura yang Tidak Dianggap sebagai Penghasilan

Penyediaan makanan dan minuman oleh perusahaan tidak dikenakan pajak | Klikpajak

Ternyata, ada beberapa natura tertentu yang tidak dianggap penghasilan dan tidak dikenakan pajak, yaitu antara lain:

1. Penyediaan makan dan minum, serta bahan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.

Natura ini tidak dianggap penghasilan karena termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi karyawan.

2. Natura di daerah tertentu.

Tidak semua fasilitas di seluruh Indonesia akan dikenakan pajak, seperti mobil contohnya, mungkin di Jakarta barang tersebut akan dikenakan pajak, tetapi di daerah tertentu tidak. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang khusus.

3. Natura karena keharusan/kewajiban pekerjaan.

Alat standar keselamatan kerja dan seragam bagi pegawai tidak dianggap sebagai penghasilan.

4. Natura yang bersumber dari APBN dan APBD, dan terakhir;

5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Peraturan baru ini ditanggapi oleh Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah yang tidak yakin kebijakan ini akan signifikan meningkatkan pendapatan negara.

“Ini sebenernya bukan masalah nilai pajaknya, kalau dari kontribusinya ke penerimaan pajak, saya yakin tidak akan sangat signifikan membantu penerimaan pajak pemerintah.”

Namun kata dia yang perlu diperhatikan adalah nilai pajak atas natura ini nilainya sangat kecil dan tidak sebanding dengan manfaat atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada penerima.

“Misal apakah kita akan menolak menerima fasilitas rumah dari perusahaan karena ada pajaknya?,” kata Piter.

 

 

 

Hilmi Harsaputra
Menyukai alam dan dunia secara fisik, flora fauna serta astronomi.

Latest articles