Home Berita Ekonomi Sri Mulyani Ungkap Digitalisasi Bisa Perkecil Peluang Korupsi, Mungkinkah?

Sri Mulyani Ungkap Digitalisasi Bisa Perkecil Peluang Korupsi, Mungkinkah?

15
Sri Mulyani (Foto: Antara)

ENSIPEDIA.ID – Dalam sebuah Webinar bertajuk Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi (3/8/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dengan adanya digitalisasi akan mempersempit peluang praktik korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggaraan kebijakan pemerintah akan terpantau sesuai dengan sistem yang telah dirancang sehingga meminimalisir tindakan korupsi.

“Membangun platform digital akan mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik yaitu korupsi atau kompromi terhadap integritas,” kata mantan Direktur Bank Dunia ini.

Dengan adanya digitalisasi ini akan membantu dalam menciptakan suatu ekosistem pengawasan yang saling terintegrasi satu sama lain. Selain itu, penyediaan data yang konsisten secara nasional menjadi salah satu kelebihan digitalisasi.

Sistem digitalisasi yang terintegrasi juga akan mengurangi potensi manupulasi data, contohnya laporan pajak, data ekspor, dan impor. Artinya, terdapat ekosistem pengawasan yang tak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kita harapkan juga ini akan menghilangkan kesempatan terjadinya praktik korupsi dari hulu hingga hilir,” tegas Sri Mulyani.

Mungkinkah Digitalisasi Menghapus Peluang Korupsi?

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Adam dan Fazekas dari Universitas Oxford mengungkapkan bahwa konsep e-goverment yang terdigitalisasi belum cukup untuk menutup korupsi atau peluang adanya penyuapan dalam sebuah pemerintahan.

Beberapa keunggulan digitalisasi seperti meminimalisir adanya pertemuan tatap muka antara orang yang disuap dan penyuap. Digitalisasi juga membantu mendorong adanya keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, hingga adanya evaluasi dan monitoring dari publik. Namun, semua itu belum cukup dalam menutup celah koruptor untuk mencuri uang rakyat.

Sistem informasi seperti ini malah bisa membuka celah-celah lain bagi para koruptor. Contohnya, penyalahgunaan teknologi dan informasi atau misuse of technology and data information.

Belum lagi penyalahgunaan anggaran pengadaan teknologi digitalisasi yang jumlahnya tidak sedikit. Proses digitalisasi ini bisa memancing prilaku korupai secara masif yang tersentralisasi di pusat.

Masalah lain juga mengintai, saat ini data merupakan tambang baru yang sangat menjanjikan. Sedangkan digitalisasi menyediakan dan menampung data-data yang bisa dijual kepada pihak lain. Penyalahgunaan dan penjualan data secara ilegal ini juga bisa menjadi celah bagi para koruptor.

Walaupun digitalisasi dianggap mampu menutup celah-celah korupsi dan pungli, transformasi ini kiranya dibarengi dengan monitoring yang kuat sehingga celah-celah korupsi lain tidak dimanfaatkan oleh para pencuri anggaran.