Bolehkah Polisi Memeriksa HP Saat Terjadi Razia?

ENSIPEDIA.ID, Jember – Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang polisi yang memaksa untuk memeriksa HP salah seorang warga. Video tersebut merupakan potongan dari salah satu acara TV swasta.

Baru-baru ini jagad dunia maya sedang dihebohkan terkait permasalahan yang menimpa pemimpin Raimas Backbone, Aipda Ambarita Ambarita. Dalam sebuah video yang merupakan potongan dari salah satu acara di stasiun TV swasta, terlihat Aipda Ambarita memaksa untuk memeriksa hp salah seorang warga.

Namun, warga yang dipaksa untuk menyerahkan HP-nya untuk diperiksa itu menolaknya, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan sebuah privasi. Sontak saja, hal tersebut memicu kemarahan dari Aipda Ambarita dan menanyakan undang-undang dan pasal apa yang melarang seorang polisi menggeledah isi hp warga.

Seiring dengan viralnya video tersebut, netizen mempertahankan keabsahan dari tindakan seorang polisi yang memeriksa hp ketika berpatroli. Lantas, bagaimana undang-undang mengatur hal ini? Simak penjelasannya di bawah ini.

Kewenangan Polisi dalam Memeriksa HP

bolehkah-polisi-memeriksa-hp-saat-terjadi-razia

Menurut pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana juga menyatakan

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. (Pasal 4)

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimanatersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. (Pasal 5).

Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang polisi yang bertindak sebagai seorang penyidik diberikan kewenangan mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 poin 5, termasuk juga alat bukti elektronik.

Mengapa Tindakan Ambarita Salah?

bolehkah-polisi-memeriksa-hp-saat-terjadi-razia

Seperti yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, pada Selasa, 19 Oktober, menyatakan bahwa Aipda Ambarita ada dugaan melakukan kesalahan SOP.

“Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP … Tetapi ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan karena ada ketentuan SOP untuk penggeledahan. Makanya kita lakukan pemeriksaan di Propam,” ujar Yusri Yunus.

Dalam video yang viral tersebut, Aipda Ambarita beserta anggota Reimas Backbone terlihat memeriksa hp salah seorang warga yang tidak sedang tersangkut kasus apapun serta tidak melakukan gerak-gerik yang mencurigakan.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) BAB VII Perbuatan yang Dilarang pasal 30 ayat (1) yang menyatakan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

Sistem elektronik yang dimaksud dalam hal ini juga termasuk HP, dan makna dari “tanpa hak” di sini adalah hanya kita yang boleh mengakses HP tersebut selaku pemilik privasi. Namun, terdapat pengecualian orang-orang yang berhak mengakses privasi orang lain, yakni orang yang sudah kita izinkan serta penyidik.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 32 ayat (2) menyatakan : Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;

b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;

c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;

d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;

e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;

f. memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan

g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Namun, jika polisi tidak menggubris pembelaan Anda, maka dapat melakukan pelaporan dengan UU ITE Pasal 46 sebagai dasarnya. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ubay Muzemmil
Gak tau mau ditulis apa

Latest articles