ENSIPEDIA. ID, KENDAL – Lokasi ibu kota Indonesia yang baru telah ditetapkan oleh pemerintah pada 2019 silam. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai tempat ibu kota akan menggantikan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Melansir pernyataan Presiden Jokowi, Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Seperti yang telah kita ketahui, Pulau Kalimantan juga menjadi habitat salah satu satwa langka endemik. Dengan adanya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan memicu munculnya pertanyaan tentang orang utan dari masyarakat.
Banyak komunitas pecinta hewan mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya, populasi orang utan di alam liar terus menurun seiring hilangnya habitat mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait kerisauan masyarakat terhadap orang utan.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno menyatakan bahwa lokasi pusat Ibu kota Nusantara bukanlah daerah sebaran alami orang utan. Wilayah tersebut merupakan bekas kawasan Hutan Tanaman Indonesia (HTI), bukan di hutan primer.
Dia juga menambahkan, populasi orang utan Kalimantan (Pongo pygmaeus Morio) terbagi ke dalam 17 lanskap berdasarkan PHVA 2016, yaitu Lanskap Beratus, Sungai Wain, TN Kutai – Bontang, Belayan – Senyiur, Wehea – Lesan, Sangkulirang, Tabin, Area Hutan Tengah, Kinabatangan Rendah, Kinabatangan Utara, Ulu Kalumpang, Crocker, Lingkabau, Bonggaya, Ulu Tungud, Trus Madi, dan Sepilok.
Dari ke 17 lokasi tersebut terdapat total 14.540 individu orang utan. Sebaran orang utan terdekat dengan Ibu kota Nusantara hanyalah di Lanskap Sungai Wain. Sementara itu, orang utan di Sungai Wain juga hasil rehabilitasi.
Sungai Wain menjadi salah satu lokasi pelepasliaran orang utan. Sebanyak 78 orang utan dilepasliarkan di tempat itu sejak 1992 – 1997. Namun, lokasi pembangunan Ibu kota berada jauh dari luar zona pelepasliaran orang utan sehingga masyarakat tidak perlu risau terkait habitat orang utan.